SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

oleh

INDRA SAPUTRA

(Mahasiswa STISIP Tasikmalaya)

ABSTRAK

Dalam Negara demokerasi modern atau demokrasi tidak langsung, yang menjalankan kedaulatan itu adalah wakil-wakil rakyat yang di tentukan sendiri oleh rakyat untuk menentukan siapakah yang berwenang mewakili rakyat, dilaksanakanlah pemilihan umum. Pemilihan umum adalah suatu cara memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dilembaga perwakilan rakyat, serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga Negara dalam bidang politik. Untuk itu, sudah menjadi keharusan bagi pemerintah demokrasi untuk melaksanakan pemilihan umum dalam waktu yang ditentukan. Dalam pemilihan umum, diharapkan wakil-wakil yang dipilih benar-benar mewakili aspirasi, keragaman, kondisi, kondisi, serta keinginan dari rakyat yang memilihnya. Umumnya ada dua sistem pelaksanaan pemilihan umum yang dipakai, yaitu pemilu sistem distrik dan pemilu sistem proposional. Namun yang dipilih dalam pembahasan pemilu ini ialah pemilu proposional, Dalam sistem proposional, suatu wilayah dianggap sebagai suatu kekuasaan dan dalam wilayah itu jumlah kursi dibagi sesuai kursi yang diperoleh para kontestan, secara nasional, tanpa menghiraukan distribusi suara itu dalam sistem proposional tidak ada suara yang terbuang atau hilang seperti yang menjadi dalam sistem distrik.

 Kata kunci: Sistem Pemilu proposional

Latar Belakang Masalah

Di kebanyakan Negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolak ukur, dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan walaupun tidak begitu akurat, partisipasi dan kebebasan masyarakat. Sekaligus demikian, disadari bahwa pemilihan umum (PEMILU) tidak merupakan satu-satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegitan partai, lobbing, dan sebaginya.

Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pendidikan politik yang terbuka dan bersifat massal, sehingga diharapkan dapat berfungsi dalam proses pendewasaan dan pencerdasan pemahaman politik masyarakat melalui pemilu akan terwujud suatu inprastruktur dan mekanisme demokrasi serta membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi. Masyarakat diharapakan pula dapat memahami bahwa fungsi pemilu itu adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintah, dan pergantian pemerintah secara teratur.

Pemilihan umum, suatu hal yang sangat penting dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemilu memiliki kedudukan yang penting karena pemilu sebagai salah satu sarana peran serta rakyat dalam sistem pemerintahan yakni pelaksanaan kedaulatan rakyat. Setiap warga negara yang telah berusia diatas 17 tahun memiki hak pilih dan akan memberikan hak pilih suarannya untuk siapa yang akan memerintah nantiya. Dalam menyelengarakan pemilihan umum, Indonesia menganut asas luber jurdil yang merupakan singkatan dari “langsung, umum, bebas dan rahasia”. Langsung berarti pemili diharuskan memberikan secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Umum berarti pemelihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak suara. Bebas berarti pemilihan diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun, kemudian rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh pemilih itu sendiri.

Di beberapa negara berkembang yang bersifat otonom, artinya lahir dari mereka sendiri, masih terbatas. Di beberapa negara yang rakyat aparatis, pemerintah menghadapi masalah bagaimana meningkatkan partisipasi itu, sebab jika partisipasi mengalami jalan buntu, dapat terjadi 2 hal yaitu “anomi atau justru “revolusi”. Maka melalui pemilihan umum yang sering didefinisikan sebagai “pesta kedaulatan rakyat”, masyarakat dapat secara aktif menyuarakan aspirasi mereka baik itu ikut berpartisipasi dalam kegiatan partai, ataupun ”menitipkan“ dan “mempercayakan” arpirasi mereka pada salah satu partai peserta pemilu yang dianggap dapat memahami, serta menjalankan aspirasi masyarakat yang telah dipercayakan pada partai tersebut.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembanag dan juga sebagai demokrasi yang sedang berusaha mencapai stabilitas nasional dan memantapkan kehidupan poiltik juga mengalami gejolak-gejolak sosial dan politik dalam proses pemilihan umum dan pemilu di Indonesia pada awalnya ditunjukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Namun, setelah amanden keempat UUD 1945 pada tahun 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semua dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukan kedalam rezim pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada pemilu 2004. Pada 2007, berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu. Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis dalam papers ini,selain sebagai memenuhi tugas sistem politik diindonesia. Dalam perkembangan kehidupan politiknya di Indonesia selalu berusaha memperbaharui sistem pemilihan umum baik itu dengan mengadopsi sistem yang ada didunia.

 Rumusan Masalah

  1. Apakah yang dimaksud dengan Sistem Pemilihan Umum ?
  2. Bagaimana Implementasi Sistem Pemilu Proposional Di Indonesia ?
  3. Bagaimana Sejarah Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia ?

Landasan Teori

Pemilihan umum merupakan mekanisme poilitik untuk menggantikan kepemimpinan yang di ikhtiarkan menyegarkan kembali moralitas dan komitmen kerakyatan.

  • Menurut Elkit dan Svensson (1997: 1)

Pemilu disebut “bermakna” apabila memenuhi tiga kriteria yaitu keterbukaan, ketepatan, dan keefektivan.

  • Menurut Aurel Croissant (2002:1)

Memperingatkan bahwa makna pemilu tak cukup efektif diwujudkan dengan sistem pemilihan karena keterbatasan-keterbatasan yang dikandung. Diyakini elemen-elemen teknis pemilu seperti pemetaan daerah pemilihan dan formula penghitungan suara, lebih menetukan hasil dan fungsi pemilu yang berbanding lurus dengan perwujudan makna pemilu.

 

  • Menurut Dieter Nohlen (2008:52)

Mendefinisikan sistem pemilihan umum dalam dua pengertian, dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas adalah “Segala proses yang berhubungan dengan hak pilih, administrasi pemilihan dan perilaku pemilih ”sedangkan pengertian dalam arti sempit adalah“ cara dengan mana pemilih dapat mengekspresikan pilihan politiknya melalui pemberian suara, dimana suara tersebut ditrasnsformasikan menjadi kursi di parlemen atau pejabat politik”

 

  • Menurut Ibnu Tricahyo (2009:53)

Mendefinisikan pemilu dari sudut pandang yang lebih abstrak dengan melihat pemilu tidak hanya sekedar teknis, melainkan ada nilai filosofisnya. Ibnu menyatakan bahwa pemilihan umum merupakan instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang abstrak serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Dalam konteks sistem demokrasi, apa yang dikatakan ibnu cukup membenarkan apa yang dikatakan Lances Castles (2004) bahwa pemilu mengatakan sarana takterpisahkan dari kehidupan politik Negara demokratis modern. Dimana dalam sistem politik demokrasi modern, pemilu merupakan sebuah keharusan.

 

Pembahasan

Pengertian sistem

Sebuah sistem pada dasarnya adalah suatu organisasi besar yang menjalin berbagai subjek atau objek serta perangkat dalam suatu tatanan tertentu. Subjek atau objek pembentuk sebuah sistem dapat berupa orang-orang atau masyarakat. Kehadiran subjek atau objek semata belumlah cukup untuk membentuk seubah sistem, itu baru merupakan himpunan subjek atau objek. Himpunan subjek atau objek tersebut baru membentuk sebuah sistem jika dilengkapi dengan perangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalin tentang bagaimana subjek-objek bekerja, berhubungan dan berjalan.

Dari uraian di atas cukup jelas jadi sistem adalah jalinan semua itu, mencangkup objek dan perangkat-perangkat kelembagaan yang membentuknya. Dan perlu disadari bahwa, seringkali suatu sistem tidak bisa berdiri sendiri, melainkan keterkaitan dengan sistem yang lain.

Pengertian Sistem Pemilihan Umum

Menurut Marijan, Kacung, (2007:1) Pemilu yang bebas dan adil merupakan salah satu indikator prosedural bagi ada tidaknya demokrasi disuatu Negara. Bagaiman pemilu itu dilaksanakan, berikut implikasi- implikasinya, juga bias dijadikan indikator tentang bagaimana demokrasi disuatu Negara itu berjalan. Pemilu menjadi dua tipe yaitu pemilu sebagai formalitas belaka dan pemilu sebagai alat demokrasi. Pemilu yang hanya dijadikan formalitas politik adalah pemilu yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak demokratis yang biasanya penuh dengan intervensi dan manipulasi, ia hanya dijadikan suatu formalitas politik yang sebenarnya bertujuan untuk melanggengkan pemerintah yang sedang berkuasa. Hasil dari pemilu ini biasanya sudah dapat diketahui sebelum pemilu tersebut berlangsung. Sedangkan pemilu sebagai alat demokrasi adalah sebuah pemilu yang dijalankan secara jujur, bersih, kompetitif dan adil

Dalam ilmu politik dikenal berbagai macam sistem pemilu dengan berbagai pariasinya, akan tetapi umumnya berkiasar pada 2 prinsip pokok yaitu :

  1. Single member constituency :

Satu daerah pemilihan memilih satu wakil biasanya disebut sistem distrik.

  1. Multy member constituency

Satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan sistem perwakilan berimbang atau sistem proposional.

Sistem distik merupakan sistem pemilihan umum yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis (yang biasa disebut “distrik” karena kecilnya daerah yang tercakup) memperoleh satu kursi dalam parlemen. Untuk itu Negara dibagai dalam sejumlah besar distrik.

Dalam sistem distrik, satu distrik memebagi bagian dari suatu wilayah, satu distrik berhak atas satu kursi dan dan kontestan yang memeproleh suara terbanyak menajdi pemenang tunggal. Hal ini dinamakan the frist past the post (FPTP) pemenang tunggal meraih satu kursi hal ini terjadi walu pun selisih sangat kecil, suara yang tadinya mendukung kontestan lain dianggap hilang (wasted) dan tidak dapat membantu partainya untuk menambah jumlah suara partai didistrik lain.

Secara sederhana, system pemilu dibagi kedalam 2 kelompok besar, yaitu sistem proporsional dan non proposional yang terakhir ini sering disebut sebagai sistem distrik tetapi, kalau mencermati sisitem +pemilu yang dipakai oleh negar-negara yang pernah menyelengarakan pemilu, jumlah sistem pemilu sebenarnya cukup banyak.karena itulah sebagai bagaian dari sistematisasi, para ahli ilmu politik kemudian berusaha melakukan klasifikasi sistem pemilu itu kedalam kategori- kategori besar yang termasuk didalam rumpun keluarga masing-masing. (menurut marjian, kacung dalam buku Farrell 2001; Reeve dan Ware 1992; Reynolds et al. 2005). Secara umum, terdapat empat rumpun keluarga sistem pemilu, yaitu sistem pluralitas atau mayoritas (pruralita/majority systems) sistem perwakilan proposional (propotional representation systems), sistem campuran (mixed systems), dan sistem-sistem yang lain (other systems) masing-masing runpun itu memiliki varian-varian.

Dalam sistem proposional, suatu wilayah dianggap sebagai suatu kekuasaan dan dalam wilayah itu jumlah kursi dibagi sesuai kursi yang diperoleh para kontestan, secara nasional, tanpa menghiraukan distribusi suara itu dalam sistem proposional tidak ada suara yang terbuang atau hilang seperti yang menjadi dalam sistem distrik.

  1. Sistem Pemilu Proposional

Umumnya ada dua sistem pelaksanaan pemilihan umum yang dipakai, yaitu pemilu sistem distrik dan pemilu sistem proposional. Namun yang akan dibahas penulis pemilu ialah pemilu proposional.

Sistem ini misalnya menghasilkan tingkat keterwakilan yang cukup tinggi.partai-partai yang bersaing didalam pemilu, termasuk partai-partai kecil, di mungkinkan memiliki wakil di lembaga perwakilan (DPR/D). meskipun demikian, relasi antara wakil dan terwakil menjadi kurang kuat. Sementara itu, didalam sistem distrik, derajat keterwakilan nya lebih rendah karena sistem ini menggunakan prinsip the winner takes all untuk single member district. Konsekuensinya, hanya partai atau kelompok besar sajak yang dimungkin kan menempatkan wakilnya di lembaga perwakilan. Hanya saja, didalam sistem ini dimungkinkan relasi antara wakil dan terwakil yang lebih erat.

  • Kelebihan pada sistem proposional yaitu
  1. Sistem proposional dianggap repsentatif, karena jumlah kursi partai dalam parlementer sesuai dengan jumlah suara masyarakat yang diperoleh dalam pemilihan umum.
  2. Sistem proposional dianggap lebih demokratis dalam arti lebih egalitarian karena praktis tanpa ada distorsi, yaitu kesenjangan antara suara nasional dan jumlah kursi dalam parlemen, tanpa suara yang hilang atau Akibatnya, semua golongan dalam masyarakat, termasuk yang kecil pun, memperoleh peluang untuk menampilkan wakilnya dalam parlemen.
  3. Partai politik bias leluasa menetukan siapa yang bakal calon
  4. integritas secara citra partai lebih solid karena para pemilih mendukung atau mencoblos partai politik serta calonnya
  5. pencalonan perempuan oleh partai politik sebagai anggota legislatif sebanyak 30%.

  • Kelemahan pada sistem proposional
  1. Sistem ini kurang mendorong partai-partai untuk berintergrasi atau bekerja sama satu sama lain dan memanfaatkan persamaan-persamaan yang ada, tetapi sebaliknya, cenderung mempertajam perbedaan-perbedaan. Sistem ini umumnya dianggap berakibat menambah jumlah partai.
  2. Sistem ini mempermudah fragmentasi partai. Jika timbul komflik dalam suatu partai, anggotanya cenderung memisahkan diri dan mendirikan partai baru, dengan perhitungan bahwa ada peluang bagi partai baru itu untuk memperoleh beberapa kursi dalam parlemen melalui pemilihan umum.
  3. Sistem proposional memberikan kedudukan yang kuat pada pimpinan partai melalui sistem datar karena pimpinan parati menentukan daftar calon.
  4. Wakil yang terpilih kemungkinan renggang ikatannya dengan konstituennya. Pertama, karena wilayahnya lebih besar (bisa sebesar provinsi), sehingga sukar untuk dikenal orang banyak. Kedua, karena peran partai dalam meraih kemenangan lebih besar ketimbang kepribadian seseorang.
  5. Karena banyaknya partai yang bersaing, sulit bagi suatu partai untuk meraih mayoritas (50%+satu) dalam parlemen, yang diperlukan untuk membentuk pemerintah.
  6. sistem ini memudahkan fragmentasi partai dan timbulnya partai-partai baru, sistim ini tidak menjurus kearah integrasi bermacam-macam golongan dalam masyarakat. Mereka lebih cenderung lebih mempertajam perbedaan-perbedaan yang ada dan kurang terdorong untk mencari dan memanfaatkan persamaan-persamaan, umumnya bahwa sistem ini mempunyai akibat memprbanyak jumlah partai.
  7. Wakil yang terpilih merasa dirinya lebih terkiat kepada partai dan kurang merasakan loyalitas kepada daerah yang telah memilihnya, hal-hal semacam ini partai lebih menonjolkan perannya daripada kepribadian seseorang.

Hal ini memperkuat kedudukan pimpinan partai, seperti contohnya pada pemilu 2009 yang berlangsung pada tanggal 9 april 2009 telah menorehkan sejarah baru dalam transformasi pemerintah diindonesia. Puluhan ribu calon legislatif memperebutkan kursi panas disenayan. Banyak hal yang kemudian menjadi sorotan dan dianggap sebagai kelemahan pada pemilu 2009, kelemahan-kelemahan tersebut bersifat substantif maupun teknis.

Secara substantif, beberapa hal yang menjadikan pemilu 2009 memiliki kelemahan pertama, aturan pemilu kali ini sangat tidak stabil alias suka berubah-ubah di luar kewenangan KPU, misalnya soal terbitnya Perpu dan putusan MK yang semuanya substansial yaitu pergantian tata cara pemungutan suara dari coblos menjadi contreng. Baik pemilu 2004 maupun pemilu 2009 sama-sama memiliki kendala sempitnya waktu persiapan penyelenggaraan pemilu karena undang-undang yang menjadi dasar penyelenggaraan terbit kurang dari 1,5 tahun dari tanggal pemungutan tanggal suara. Padahal idealnya waktu persiapan penyelenggaraan sekitar 2 tahun. Kedua, pengaturan untuk pemilu 2009 jauh lebih rumit, terutama terkait suara terbanyak yang bias memicu sengketa antar partai, antai caleng. Ketiga dilihat dari partai peserta pemilu, kali ini jumlahnya terbanyak dalam sejarah yaitu 44 partai terdiri dari 38 partai nasinal dan 6 partai lokal. Kempat, pada saat yang bersamaan apatisme rakyat meluas, karena memilih partai-partai politik mempertunjukan sikap yang tidak sportif ditambah kondisi kesulitan ekonomi. Kelima, citra negatif KPU yang diwariskan dari carut marutnya peyelenggaraan pilkada sebelumnya. Selain diliputi masalah-masalah yang sifatnya substantive, pemilu 2009 juga takluput dari masalah teknis. Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary di KPU menggungkapkan ada 7 permasalahan dalam pemilu 2009 yakni kurang kuratnya data pemilih tidak memenuhi persyaratannya calon legislatif, permasalahan parpol internal KPUD yang kurang transparan dan tidak adil terhadap calon-calonya, dugaan money politic, pelanggaran masa kampanye, dan penghitungan kurang akurat.

Terdapat sebuah kasus yang menjadi sebuah catatan penting bagi jalannya pemilu yang berjalan di Indonesia ini. Yaitu ketidak beresan dalam penyelenggaraan pemilu 2009. Ironisnya terdapat warga yang mendapat undangan untuk mencontreng di dua TPS yang berbeda. Ini sungguh sebuah catataan penting bagi penyelenggara pemilu, karena masalah teknis seperti ini seharusnya tidak terjadi dalam pesta demokrasi yang memakan uang rakyat. Sungguh Ironis ada dalam satu keluarga saja ada yang terdata dan ada yang tidak terdata sebagai pemilih. Lebih parah lagi dalam suatu keluarga ada yang tidak sama sekali terdapat sebagai pemilih. Hal ini selain merugikan warga Negara karena harus kehilangan hak pilihnya, penyelenggaraan pemilu ini juga secara tidak langsung meningkatkan angka golput, baik golput karena memang menganggap pemilu 2009 tidak akan membawa perubahan berarti maupun golput karena hal-hal uang sebenarnya tidak dinginkan. Pada hal hak pilih setiap warga Negara dilindungi oleh undang-undang dimana semua warga berhak memili dan menyakurkan aspirasinya, dalam hal ini melalui pemilihan umum secara langsung.

Ada empat pihak yang patut disalahkan atas banyaknya warga Negara yang tidak dapat menggunakan hak pilih karena soal teknis-administratif. Pertama-tama dan yang utama adalah KPU dan jajarannya sebagai peyelengara pemilu.

Undang-undang pemilu (UU Nomor 11 Tahun 2008) hak memilih waraga Negara telah ditulis yaitu sebagai berikut:

Pasal 3

  1. Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunayi hak memilih
  2. Waraga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilihan
  3. Sistem Pemilihan Umum di Indonesia

Sejak kemerdekaan hingga tahun 2004 bangsa indonesia telah menyelenggarakan sembilan kali pemilihan umum , yaitu pemilihan umum 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1999, dan 2004. Dari pengalaman sebanyak itu, pemilihan umum 1955 dan 2004 mempunyai kekhusuan dan keistimewaan dibanding dengan yang lain.

Dari pemilihan umum pemilihan umum tersebut juga dapat diketahui adanya upaya untuk mencari sistem pemilihan umum yang cocok untuk indonesia.

  • Zaman Demokrasi Parlamenter (1945-1959)

Sebenarnya pemilihan umum sudah direncanakan mulai bulan oktober 1945, tetapi baru dapat dilaksanakan oleh kabinet Burhanuddin Harahap pada tahun 1955.

Pada pemilihan umum di pemungutan suara dilakukan dua kali yaitu, satu kali unutuk memilih anggota DPR pada bulan september dan satu kali untuk memilih anggota Konstituante pada bulan Desember.

Pemilihan umum menghasilkan 27 partai dan satu perorangan, dengan jumlah total 257 kursi (lihat bagan di bawah). Sekalipun jumlah partai bertambah dibanding dengan jumlah partai sebelum pemlihan umum, namun ada 4 partai yang memperoleh suaranya sangat menonjol, yaitu Masyumi, PNI, NU, dan PKI. Bersama-sama mereka meraih 77% dan kursi di DPR.

  • Zaman Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Sesudah mencabut maklumat pemerintah november 1945 tentang kebebasan untuk mendirikan partai, Presiden Soerkano mengurai jumlah partai menjadi 10. Kesepuluh partai ini – PNI, Masyumi, NU, PKI, Partai Katolik, Partindo, Partai Murba, PSII Arudji, IPKI, dan Partai Islam perti- kemudian ikut dalam pemilihan umum 1971 di masa orde Baru.

  • Zaman Demokrasi Pancasila (1965-1998)

Sesudah runtuhnya rezim demokrasi terpimpin yang semiotoriter ada harapan besar di kalangan masyarakat untuk mendapat mendirikan suatu sistem politik yang demokrasi dan stabil. Berbagai forum diskusi diadakan seperti misalnya musyawarah Nasional III persahi 1966, dan simposium Hak Asasi Manusia, juni 1967.

   Salah satu caranya ialah melalui sistem pemilihan umum. Pada saat itu diperbincangkan tidak hanya sistem proposional yang sudah lama dikenal, tetapi juga sistem distik, yang di indonesia masih sama sekali baru. Sistem berpendapat bahwa sistem distrik dapat mengurangi jumlah partai politik secara alamiah, tanpa paksaan. Di harapkan partai-partai kecil akan merasa berkepentingan untuk bekerjasama dalam usaha meraih kursi dalam distrik. Di khawatirkan bahwa sistem diskusi akan merugikan eksistensi partai-partai politik, dan juga karena ada usul untuk memberikan jatah kursi di DPR kepada ABRI. Dengan di tolaknya sistem distrik maka semua pemilihan umum berikutnya dilaksanakan dengan memakai sistem proposional.

   Sebagai akibatnya, sistem proposional tahun 1995 tetap menjadi pilihan namun dengan beberapa modifikasi. Pertama, setiap daerah tingkat II (Kabupaten/Kota madya) dijamin mendapat satu kursi di DPR. Hal ini dimaksud untuk menyimbangkan jumlah anggota DPR dari jawa dan luar Jawa, karena jumlah pemilih di jawa jauh lebih banyak dari jumlah pemilih diluar jawa. Kedua, dari 460 anggota DPR, 100 diantaranya diangkat yaitu 75 anggota diangkat dari ABRI dan 25 lainnya dari non- ABRI. Yang non-ABRI ini diangkat dari Utusan Golongan dan Daerah.

  • Zaman Reformasi

Perbedaan tentang sistem pemilu di Awal Masa Reformasi (1998-1999).

Di awal masa reformasi, kita mendapatkan banyak artikel, tulisan, dan pembahasan ilmiah yang menyoroti kelemahan dalam sistem politik yang diterapkan di indonesia sebelum masa reformasi.

 

Penutup

Pemilihan umum adalah suatu hal yang sangat penting dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemilu memiliki kedudukan yang penting karena pemilu sebagai salah satu sarana peran serta rakyat dalam sistem pemerintahan yakni pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Adanya peraktek pemilu yang hanya merupakan formailitas politik belaka menjadi suatu indikasi bahwa adanya pemilu tidak berarti suatu Negara sudah melaksanakan demokrasi. Karena pemilu yang dikehendaki demokrasi adalah pemilu yang jujur, bersih, bebas, kompetitif dan adil. Kalau pemilu hanya sebagai formalitas maka suatu Negara tersebut dikatakan belum menjalakan demokrasi secara penuh. Jadi ”ada tidaknya pemilu, adalah benar sebagai indiator kedemokrasian sebuah Negara, teteapi kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh pemilunya”.

Di berbagai Negara menerapkan beberapa asas pemilihan umum sebagai berikut:

  1. Langsung, yaitu waraga Negara yang sudah berhak memilih dapat secara langsung memilih partai atau kelompok peserta pemilihan umum tanpa perantara.
  2. Umum, artinya penyerahan hak yang disimbolkan dengan menusukan atau mengundi harus dilandasi oleh pemikiran dan segala konsekuensinya, mengerti apa dan untuk apa pemilihan umum. Maka oleh sebab itu, anak-anak, orang gila, dan lain-lain, atas pertimbangan tertentu tidak diberihak ikut dalam pemilihan umum, melainkan pada umumnya atau mayoritas.
  3. Bebas. Agar pilihan seseorang itu brtul-betul sesuai dengan keinginannya, maka seseorang tidak boleh dipaksa dan ditekan untuk memilih sesuatu. Apabila para pemilih dalam pemilihan berkurang dan akan menimbulkan gejala-gejala yang kurang menyenangkan dalam masyarakat, seperti kerusuhan, pemberontakan, dan lain-lain
  4. Rahasia, pemilihan menyangkut hak-hak yang sangat pribadi, untuk itu apa yang menjadi pilihan seseornaag, tidak siapa pun yang mengetahuinya. Sesuatu yang bersifat pribadi tentu tidak ingin diketahui oleh orang lain.
  5. Jujur dan adil, asa ini lebih ditunjukan kepada pihak –pihak yang terlibat dalam menyelenggarakan pemilihan umum, seperti petugas pemilihan umum harus jujur dan bersikap adil kepada semua peserta pemilihan umum.

 

 Daftar Pustaka

Budiardjo, Miriam. (2009). Dasar-dasar ilmu politik.Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Fahmi, Khairul. (2011). Pemilihan umum dan kedaulatan rakyat.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada..

Prihatmoko, Joko J dkk. (2007). Men Demokratiskan pemilu. Semarang: Universitas wahid hasyim.

Syarbaini.Syarbaini, dkk. (2011).Pengetahuan Dasar Ilmu Politik. Bogor : Ghalia Indonesia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s