Membaca Pilkada Kabupaten Tasikmalaya

Membaca Pilkada Kabupaten Tasikmalaya

Dian Iskandar

Pesta demokasi lima tahunan untuk memilih kepala daerah telah dilaksanakan secara serentak diseluruh Indonesia pada tanggal 9 desember yang lalu. Banyak cerita yang menarik untuk diangkat sebagai bahan pembicaraan seperti pemilihan bupati dan wakil bupati di kabupaten tasikmalaya. Hal menarik yang dapat kita analisis dimulai dari caandidat yang bertarung dalam mencari legitimasi dari rakyat yang calon tunggal dan kebetulan adalah seorang incumbent, keberadaan partai politik, serta partisipasi masyarakat.

Dimulai dari sang kandidat, seperti yang kita ketahui bahwa yang mencalonkan diri dalam pemilu kepala daerah ini adalah seorang incumbent. Secara umum incumbent merupakan istilah yang digunakan dalam pemilihan umum yang ditujukan kepada seseorang yang memegang jabatan publik yang bertarung lagi dalam pemilihan umum dengan tujuan mempertahankan jabatannya. Namun ternyata terdapat pertentangan antar ilmuan mengenai keikutsertaan kembali si incumbent untuk bertarung dalam pemilihan umum. Sebagian berpendapat bahwa incumbent diperbolehkan ikut kembali, pendapat tersebut secara legal didukung oleh undang-undang, sedangkan yang lain mengatakan tidak diperkenankan dengan alasan petahana merupakan kandidiat yang buruk karena menggunakan dan memanfaatkan jabatannya, sehingga akan menimbulkan kontestasi yang lemah pada saat pemilihan umum dilangsungkan.

Dibanyak penelitian baik didalam maupun diluar negeri, incumbent ini merupakan cadidat kuat yang memiliki banyak keuntungan dan peluang yang melekat pada disinya sebagai pejabat politik. Keuntungan-keuntungan serta peluang-peluang tersebut membuat kebanyakan incumbent menang dalam ajang perebutan kedaulatan rakyat. Ada dua Keuntungan dan peluang yang dimiliki oleh incumbent, pertama disebut dengan discount campaign. Diskon kampanye ini membuat tidak mahalnya biaya yang harus dikeluarkan oleh petahana untuk berkampanye di pemilihan umum. incumbent ini juga memiliki kesempatan lebih awal dan paling banyak karena selama menjabat ia bisa melakukan soft campaign dengan mengatasnamakan pemerintah dengan mendatangi desa-desa. bahkan memanfaatkan anggaran daerah dengan tujuan mengkapitalisasi popularitasnya. Dengan kata lain, petahana memiliki fasilitas gratis yang dapat dimanfaatkan ketika ia memutuskan untuk bertarung lagi dalam pemilihan umum kepala daerah.

Keuntungan yang berikutnya yaitu pro incumbent endorser bias atau mesin mobilisasi. Peluang ini dimiliki oleh petahana karena posisinya sebagai pemegang jabatan. Tentunya memiliki hubungan yang erat dengan kelompok kepentingan yang berpengaruh, dan birokrat, serta elit-elit yang dihormati di daerah. Sebut saja ketika ia yang merupakan kepala daerah tentu saja dalam melaksanakan tugasnya, ia memiliki banyak relasi baik itu birokrasi yang dipimpinnya, pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat yang dimanfaatkan sebagai mesin mobilisasi yang akan membantunya mempertahankan kekuasaan yang telah ia miliki. Kedua keuntungan tersedia untuk incumbent disebabkan oleh akses mereka pada kekuatan dan kekuasaan, Maka tidak menjadi hal yang taboo ketika incumbent mampu memenangkan suara rakyat, seperti yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya.

Kondisi lain yang menjadi perhatian yaitu calon tunggal. Kondisi ini menunjukan bahwa gagalnya partai politik untuk menjalankan fungsi rekrutmen politik. Partai poltik sebagai pabrik yang menciptakan individu-individu yang siap untuk mengisi dan menempati posisi-posisi yang diperebutkan melalui arena pertarungan politik. Partai sendiri tidak memiliki deadline dalam mempersiapkan individu sebagai calon pemimpin maupun calon wakil rakyat. Partai politik mencari, mengajak dan mengkaderisasi individu untuk menciptakan sosok yang memiliki daya saing dalam dunia politik. Jika partai politik mampu melakukan fungsi ini, maka tidak akan muncul calon tunggal seperti yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya.

Kegagalan partai dalam menjalankan fungsi ini secara langsung akan mempengaruhi partisipasi politik masyarakat. Syarat minimum partisipasi politik adalah voter turnout yang merupakan mode paling klasik dalam partisipasi politik. Tindakan memilih dalam pemilu merupakan control rakyat atas pemerintahan, dan partisipasi politik ini dapat menentukan arah suatu kebijakan. Namun yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya yaitu rendahnya angka partisipasi politik dalam pemilihan umum kepala daerah yang baru ini dilakukan. Padahal keikutsertaan rakyat dalam pemilu merupakan elemen dasar dalam sebuah demokrasi. Rendahnya partisipasi politik masyarakat kabupaten tasikmalaya merupakan bias dari tidak adanya kompetisi dalam demokrasi. masyarakat tidak memiliki pilihan disini. Hal ini secara tidak langsung akan berdampak pada pemeritahan si incumbent lima tahun kedepan, mengapa demikian? Dengan rendahnya partisipasi rakyat maka akan berdampak pada program-program yang akan dilanjutkan maupun program baru yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, kemungkinan besar akan terjadi boikot terhadap program-program pemerintah, dan nantinya akan memicu instabilitas dalam politik kabupaten tasikmalaya.

Saya berpendapat perjalanan pemeritahan incumbent ini akan menjadi pekerjaan berat, karena akan berbenturan langsung dengan masyarakat. Disisi lain, partai politik harus mulai memikirkan langkah strategis untuk menjalankan fungsi yang melekat sebagai institusi demokrasi, bukan hanya memikirkan cara untuk menjalankan fungsi rekrutmen politik, tapi juga fungsi lain untuk meningkatkan partisipasi politik rakyat dan menimbulkan kepercayaan terhadap partai itu sendiri.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s