Hak Warga Negara Ditangan Penguasakah?

Sisi Gelap Demokrasi Indonesia

Diketuknya palu yang mengesahkan pemilihan kelapa daerah dipilih oleh DPRD dapat dibaca sebagai upaya balas dendam kolisi merah putih. Kekalahan yang diterima pada saat pemilihan presiden 9 juli yang lalu menjadi cambuk keras bagi koalisi tersebut. Situasi tersebut, terlihat tidak adanya korelasi antara kekalahan koalisi merah putih dengan pengasahan pilkada yang dipilih oleh DPRD, namun jika ditarik lebih dalam maka akan terlihat permainan kotor koalisi besar mengoyahkan fondasi kepemimpinan Indonesia yang baru pada detik detik menjelang dilantiknya. Pemimpin baru yang notabene berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang konsisten memperjuangkan hak rakyat tidak dapat unjuk gigi karena tersandung oleh antek-antek prabowo. Keputusan voting yang dilakukan pada sidang paripurna secara tidak langsung menunjukan kekuatan dari koalisi merah putih.

Kembali pada pemilihan kepala daerah pada akhirnya dipilih oleh DPRD menyuai reaksi negatif dari masyarakat sipil. Kemunduran demokrasi di Indonesia dan Hilangnya hak warga negara untuk menentukan siapa pemimpinnya menjadi hal yang digadang gadang sebagai penyebab utama tidak setujunya masyarakat akan keputusan yang baru saja diambil oleh DPR RI. Keadaan yang demikian merupakan bentuk penurunan pengakuan masyarakat sipil oleh negara, walaupun niatnya untuk memangkas biaya pemilihan umum yang harus dikeluarkan oleh negara, namun dengan meningkatnya tingkat pedidikan masyarakat dan peran aktif media massa saan ini, membuat masyarakat menjadi rasional dan kritis, serta sangat sadar bahwa mereka adalah warga negara yang dilindungi oleh undang undang dasar tidak bisa menerima haknya sebagai warga negara direnggut oleh negaranya sendiri. Lambat laun masyarakat indonesia akan menjadi apatis dan skeptis.

Sejatinya memang, pemilihan kepala daerah dilakukan langsung oleh masyarakat didaerah itu sendiri tanpa melalui DPRD, karena masyarakat sebagai pemilih yang memiliki kedaulatan tertinggi di negara ini. Selain itu, ketika masyarakat mengatehui siapa calon-calon pemimpin mereka dan nanti ketika pemungutan suara akan melimpahkan kedaulatannya dengan kecenderungan atau kedekatan yang dirasakan oleh pemilik kedaulatan kepada san calon penerima kedaulatan rakyat tersebut, kedekatan seperti kedekatan sosiologis dalam hal ini agama, suku bangsa, dan kelas sosial lah yang nantinya akan mempengaruhi perilaku masyarakat sipil selaku pemilih.

dan yang menjadi pertanyaan yaitu, bukankah negara menjamin setiap hak warga negaranya terlepas dari siapa pemimpinnya?

Dian Iskandar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s