JOKOWI, PDI-P, KOALISI MERAH PUTIH

JOKOWI, PDI-P, KOALISI MERAH PUTIH

Pasca putusan MK yang menegaskan kemenangan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih JOKOWI-JK menimbulkan satu situasi yang akan memperberat langkah sang pemimpin baru indonesia ini. Belum lagi menduduki kursi kekuasaan, pasangan no urut 1 ini telah dihadapkan dengan beberapa masalah yang krusial yang nantinya akan mempengaruhi roda pemerintahan ke depan.
Sebut saja masalah pembatasan kuota bahan bakar minyak yang barru baru ini menghebohkan indonesia. Jokowi yang berasal dari partai “wong cilik” dan bersama “partainya” pun, di ujung pemerintahan SBY atau dimasa transisi ini meminta agar pemerintahan SBY menaikan harga bahan bakar minyak, pernyataan tersebut pada akhirnya meruntuhkan komitmen untuk tidak menaikan harga bahan bakar minyak yang telah sepuluh tahun di pegang teguh oleh Jokowi dan partainya.
Namun ketika petinggi partai yang membesarkan jokowi mengginginkan kenaikan harga bahan bakar minyak, ternyata tidak sejalan dengan beberapa elit partai yang lebih cenderung untuk tidak terlarut dalam gonjang ganjing menaikan harga dari public good tersebut, mereka lebih memilih mencari alternatif lain seperti meningkatkan pendapatan pajak dari barang mewah, menaikan cukai rokok, dan lain sebagainya, hal tersebut tak lain dan tak bukan untuk meningkatan pendapatan negara dan melunasi utang luar negeri. Pemikiran beberapa elit partai berlambang banteng moncong putih ini, mencerminkan partai wong cilik.
Keadaan yang demikian bisa menjadi boomerang bagi pemerintah yang baru. Hal ini terjadi karena lawan tanding dari pasangan yang memenangkan pemilihan presiden,memiliki kekuatan yang tidak kalah jauh. “Koalisi merah putih” yang saat ini menggunakan “logika oposisi” mencoba meraih perhatian lebih banyak warga negara indonesia dengan tidak mendukung wacana untuk menaikan harga bahan bakar minyak demi memenuhi kebutuhan minyak nasional. Situasi tersebut akan berimbas pada pemerintahan yang akan dikepalai oleh Jokowi.
Tidak hanya itu saja, pemilihan ketua DPR RI pun menjadi arena adu kekuatan antara partai pemenang pemilu dengan koalisi merah putih. Bukankah seharusnya partai politik yang memenagka pemilihan umum lah yang mendapatkan kursi ketua tersebut?. Namun perebutan yang terjadi antara partai pendukung JOKOWI-JK dengan Koalisi Merah Putih menggambarkan apa yang akan terjadi 5 tahun ke depan. Mengapa demikian? karena diindikasi akan adanya upaya penggagalan yang akan dilakukan oleh koalisi merah putih terhadap program program yang akan diwujudkan oleh pemerintahan pasangan jawa dan bugis ini. Maka dari itu, aksi walk out yang dilakukan oleh anggota DPR RI dari aprtai pendukung pasangan JOKOWI-JK merupakan bentuk protes terhadap upaya pelaksanaan votting ketua DPR RI. Secara awam posisi Ketua DPR RI merupakan posisi strategis dalam mengambil keputusan, diterima atau ditolaknya program-program yang diajukan oleh pemerintah yang sedang berkuasa. Maka bukan suatu hal yang aneh dallam hal ini koalisi merah putih menginginkan posisi tersebut demi kepentingan-kepentingan tertentu.
Periode pemerintahan 2014-2019 akan sangat menarik, aroma persaingan terasa sangat kuat, upaya jatuh menjatuhkan dan usaha “mencari muka” kepada rakyat akan terjadi selama pemerintahan yang baru ini berlangsung.

Dian Iskandar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s