Efek Terhadap Sistem Keperataian dan Sistem Pemilihan

Efek Terhadap Sistem Keperataian dan Sistem Pemilihan

Dian Iskandar, Muhamad narwis, Nurlatipah Natsir

Efek terhadap system kepartaian
Pada pasal 28 undang-undang dasar 1945 Negara telah memberikan hak kewarganegaraan dengan menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.  Penggunaan hak tersebut salah satunya dilakukan dalam bentuk mendirikan partai politik, dan untuk mengokohkannya dikeluarkanlah undang-undang yang mengatur partai politik tersebut yaitu undang-undang nomor 2 tahun 2008. Partai politik jika didefinisikan berdasarkan  undang-undang tersebut merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Diawal masa Reformasi ini, euphoria kebebasan politik telah memberi celah munculnya kekuatan-kekuatan politik baru yang selama masa Orde Baru tidak dimungkinkan terjadi. Pembatasan jumlah partai politik di era Orde Baru telah berubah menjadi era multipartai pada Pemilu 1999 dan pemilu-pemilu selanjutnya. Dapat dilihat pada Pemilu tahun 1999 adanya 141 partai politik yang terdaftar di departemen kehakiman, namun yang ikut dalam pemilu saat itu hanya 48 partai politik saja setelah dilakukannya verifikasi. Pada pemilu 2004 diikuti oleh 24 partai politik dan pemilu 2009 diikuti oleh 38 partai politik dan 6 partai local di Aceh.
Melihat banyaknya partai politik yang berkembang di Negara ini maka bisa dikatakan perkembangan tersebut disebabkan majemuknya masyarakat terdapatnya,  perbedaan-perbedaan ras, agama, dan suku merupakan faktor yang sangat kuat  dan akan lebih cenderung untuk menyalurkan loyalitas untuk menyatukan ikatan dalam satu wadah daripada bergabung dengan kelompok lain yang berbeda orientasi.   
Dengan adanya kemajemukan masyarakat seperti yang dijelaskan di atas, maka akan mengakibatkan negara yang bersangkutan cenderung menganut sistem banyak partai. Hal ini sangat wajar, dikarenakan kepentingan yang akan dibawa pastinya akan berbeda-beda dan mudah lebih mudah tertampung dan tersalurkan. Semakin majemuk masyarakat dalam sebuah negara, maka akan mendorong semakin banyak lahirnya partai politik.
Namun, jika Negara ini memiliki partai politik yang banyak mungkinkan menimbulkan ketidakstabilan politik di negara ini. Maka dari itu penghitungan jumlah partai yang efektif mesti dilakukan. Untuk Indonesia, dan berlandaskan penghitungan jumlah partai yang menggunakan metode effective number of party in votes, pemilihan umum tahun 1999, 2004 dan tahun 2009, maka jumlah partai yang efektif masing-masing yaitu: 5, 8, 9 partai. Dan jika merujuk pada criteria klasifikasi yang dilakukan menurut jumlah Maurice Duverger,  maka system kepartaian yang cocok adalah system multi partai namun tidak lebih dari 9 partai politik.
Oleh sebab itu, penyederhanaan partai politik harus dilakukan. Berkaca dari pengalaman 14 tahun pasca orde baru, system multy partai belum begitu signifikan memberikan harapan bagi yang pemerintahan efektif dan efisien. Alasannya karena sistem multipartai telah mengalami perluasan fragmentasi. Karena itu, penerapan sistem multipartai sederhana harus dilakukan.
Efek terhadap system pemilihan
Indonesia sebagai Negara demokrasi, tentu tidak mungkin secara vulgar dan frontal melarang warganya untuk mendirikan partai politik, karena hak kewarganegaraan yang harus di hormati, dan tidak boleh mengingkari. Pembatasan partai politik dilakukan dengan menerapkan berbagai prosedur sistem pemilu. Secara sah, legal, dan demokratis, sistem pemilu menjadi alat rekayasa yang dapat menyeleksi dan memperkecil jumlah partai politik dalam jangka panjang.
Misalnya semua kontestan untuk pemilihan umum 2014 wajib mengikuti verfifikasi, harus memiliki kepengurusan di 100% di tingkat provinsi, 75 % jumlah kabupaten/kota, 50 % jumlah kecamatan, dan 30% keterwakilan perempuan di semua tingkatan. Disamping itu, ada ketentuan parpol harus menunjukkan 1.000 anggota yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota (KTA), memiliki kantor tetap, nomor rekening atas nama parpol, serta nama dan tanda gambar parpol.
Bukan hanya itu, Duverger berpendapat, bahwa upaya mendorong penyederhanaan partai politik dapat dilakukan dengan menggunakan sistem distrik. Dengan penerapan sistem distrik dapat mendorong ke arah integrasi partai-partai politik dan mendorong penyederhanaan partai tanpa harus melakukan paksaan.
Dengan kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen ini, maka System multi partai sederhana ini dapat disandingkan dengan system pemilihan umum model distrik, hal tersebut akan memiliki dapak positif untuk kestabilan politik, namun akan memunculkan ketidak puasan politik.
System distrik ini untuk secara alamiah terjadinya pengurangan jumlah partai yang ikut berkompetisi dalam pemilu. Dalam sistem distrik berlaku prinsip the winner takes all. Partai minoritas tidak akan pernah mendapatkan wakilnya. Katakanlah, dalam sebuah distrik ada sepuluh partai yang ikut serta. Tokoh dari Partai A hanya menang 25%, namun tokoh partai lain memperoleh suara yang lebih kecil. Walau hanya mendapatkan suara 25% suara, distrik itu akan diwakili oleh tokoh partai A. Sembilan tokoh lainnya akan tersingkir.
Metode the winner takes all ini akibatnya menjadi insentif negatif bagi partai kecil. Dalam studi perbandingan, sistem distrik ini memang merangsang partai kecil untuk membubarkan diri, atau menggabungkan diri dengan partai lain, agar menjadi mayoritas. Dalam perjalanan waktu, sistem ini hanya menyisakan dua partai besar saja. Partai kecil lainnya terkubur dengan sendirinya.
System pemilihan distrik ini mampu mendorong  partai-partai mengadakan kerja sama dan dengan berkurangnya partai maka akan mempermudah terwujudnya pemerintah yang stabil dan memiliki kemungkinan yang besat untuk mencapai titik kestabilan politik. Bahkan akan meningkatkan kualitas keterwakilan karena wakil yang terpilih dapat dikenal oleh penduduk distrik sehingga hubungan dengan konstituen lebih erat.
Dengan melihat  realitas sosial masyarakat Indonesia memiliki background aliran pemikiran politik, etnis, agama, budaya  yang sangat majemuk ini, cukup sulit menerapkan sistem distrik. Hal ini disebabkan kelompok  minoritas atau partai kecil dikhawatirkan tidak tersalurkan. Karena itu, pilihan untuk tetap menerapkan sistem proporsional merupakan suatu keputusan yang relevan untuk konteks Indonesia saat ini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s