Cerita Partai Politik Dan Keluh Kesah Masyarakat Di Indonesia Pasca Soeharto

Cerita Partai Politik dan Keluh Kesah Masyarakat Di Indonesia Pasca Soeharto

Dian Iskandar

Partai politik pasca Soeharto kurang lebih memiliki corak yang sama dengan partai politik pada awal kemerdekaan atau yang lebih dikenal dengan sebutan Orde Lama. Oleh sebab itu, akan sedikit mendeskripsikan mengenai partai politik di masa pemerintahan Soekarno. Pada periode awal kemerdekaan, dimunculkan regulasi tentang partai politik sehingga mendorong munculnya beragam partai politik, baik dari segi jumlah maupun corak politiknya. ideology menjadi dasar pembentukan berbagai partai politik saat ini. Secara umum ideology pada periode 1945 sampai 1965 dapat dikategorikan seperti yang disampaikan Feith dan Castles bahwa terdapat 5 aliran politik yaitu, nasionalisme radikal diwakili oleh Partai Nasional Indonesia (PNI), selanjutnya tradisionalisme jawa, berpusat dari Partai Indonesia Raya (PIR), sedangkan aliran islam menggambarkan Partai Masyumi dan NU, kemudian sosialisme democrat dapat dilihat pada  Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan  Partai Rakyat Sosialis (PARAS), dan aliran yang terakhir adalah aliran komunisme menunjuk pada partai komunis Indonesia (PKI)[1]. Kemudian partai politik dibentuk dengan derajat kebebasan yang seluas luasnya bagi setiap warga negara untuk membentuk dan mendirikan partai politik.  Sistem multi partai terus dipraktikkan sampai periode Orde Baru pada pemilihan umum 1971 yang pada saat itu diikuti oleh 8 partai dan setelah itu juga Soeharto membatasi gerak gerik dunia politik dan mengeluarkan kebijakan  penyederhanaan partai politik melalui fusi yang berdasarkan kemiripan ideology.

Namun ketika rezim Orde Baru ditumbangkan maka secara legal formal, babak baru perjalanan sejarah bangsa Indonesia ketika Soeharto dipaksa turun dari kursi kepresidenan. Rezim Orde baru yang berhasil mengontrol aktivitas serta membatasi ideology partai  politik, akhirnya ditumbangkan oleh angin besar yang disebut reformasi, dan secara otomatis reformasi mengambil alih kekuasaan Orde Baru. Dimana terdapatnya kebebasan setelah 32 tahun dikerangkeng oleh sang penguasa. Moment tersebut dengan serta merta membangkitkan harapan lama akan terciptanya tatanan demokratis di Indonesia. Aroma demokrasi dalam reformasi menjadi semakin tajam sehingga menimbulkan antusiasme  warga negara membentuk partai politik  sebagai bentuk ekspresi perayaan kebebasan berserikat dan mengusung ideology masing masing, seperti yang diketahui bahwa substansi sebuah partai politik adalah sebuah lembaga yang didirikan atas suatu kehendak dengan ideologi yang mendasari dibentuknya sebuah parpol.  Sehingga yang membedakan antara partai politik yang satu dengan yang lain adalah  konsep ideoligis atau platform partai. Masing-masing parpol memiliki konsep khas, yang berbeda dengan partai politik lainnya, mereka yang memiliki cara pandang yang sama, konsep ideologis yang sama, bergabung dalam satu partai politik tertentu. Hampir semua aliran ideology yang pernah ada pada masa orde lama kecuali komunis, hadir lagi pada masa reformasi. Keadaan ini juga dapat dibaca sebagai bentuk protes sekalipun aksi balas dendam dari warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik negara yang besar ini karena selama Soeharto berkuasa, selama puluhan tahun itu pula rakyat diasingkan dari kehidupan politik.

Dalam situasi masih labil, pembentukan partai politik dijamin oleh Undang Undang No 2 Tahun 1999 yang isinya tidak lain mengenai pemberian kebebasan  untuk membentuk partai politik  dan memberikan kepastian hukum akan kelangsungan hidup, dan secara admistratif tidak dipersulit. Bagaikan jamur di musim hujan, partai politik tumbuh sangat banyak bahkan berjumlah ratusan, dapat dilihat pada pemilihan umum pertama setelah runtuhnya kerajaan Soeharto. Pada tahun 1999 bahwa terdapatnya 148 partai politik terbentuk, yang mendaftarkan diri di Departemen Kehakiman dan HAM dan hanya 141 partai politik yang mendapatkan pengesahan, namun dikarenakan syarat yang ditetapkan untuk pembentukan partai relative mudah[2]. Adanya persyaratan dan verifikasi berdampak bahwa dari ratusan partai politik tersebut hanya 48 partai politik yang dinyatakan lolos kualifikasi dan menjadi kontestan untuk mengikuti pemilihan umum pada tahun 1999 tersebut[3]. Dari hasil pemilihan umum tersebut diketahui bahwa hanya 21 partai politik saja yang mendapatkan kursi di parlemen.

Diadopsinya system multi partai dengan multi ideology paling tidaknya memunculkan tiga kekuataan utama pada pemilihan umum 1999, yakni nasionalis sekuler, nasionalis radikal, dan nasionalis agama. Era keterbukaan kedua  setelah pada tahun 1955, memaksa  munculnya polarisasi kekuatan politik.  Nasionalis sekuler bisa diwakili oleh PDIP dan Partai Golkar, nasionalis radikal oleh PRD, dan nasionalis agama diwakili PPP, dan PBB[4].

 Ketika kemeriahan pemilihan umum 1999 telah berlalu. Partai partai besar kembali berfikir menghadapi pemilihan umum 2004 yang masih menganut kebijakan multi partai. Namun yang terjadi tidak berjalan sesuai dengan keinginan masing masing partai. Sebagai partai lama, minimal peserta pemilihan umum 1999, soliditas internal seharusnya dipertahankan malah tidak terwujud. Hampir semua partai besar mengalami konflik internal, sebut saja Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar (PG), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Bulan Bintang (PBB). Agaknya peristiwa perpecahan dalam partai politik merupakan hal yang diangap biasa. Demikian pula dengan partai partai lainya yang akan meghadapi pemilihan umum 2004. Mereka (baca: partai politik) harus dihadapkan dengan gesekan politik yang terjadi dalam parlemen antar partai politik, di sisi lain partai politik juga dipusingkan oleh persiapan memenangkan pemilihan tahun 2004[5].

Bukan hanya itu saja, jika dilihat dari sisi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan terdapatnya kecenderungan atas hasil pemilihan umum 1999 bahwa masyarakat masih ragu dengan  partai partai politik yang ada terutama yang mendapatkan kursi di legislatif akan memenuhi komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat ketika mereka (baca: partai politik) mulai menempati kursi masing masing ketika pemilihan umum telah berakhir. Masayarakat umumnya  juga menilai bahwa pemilihan umum pertama setelah rezim orde baru, hasilnya tidak memuaskan[6].

Sejak jatuhnya tampuk kekuasaan Soeharto Pemilihan umum kedua pada tahun 2004, dari berbagai sumber diketahui bahwa antusias warga negara semakin bertambah karena dipicu oleh ketidak puasan dalam pemerintahan sebelumnya. Terdapat 237 partai politik yang mendaftar ke Departemen hukum dan HAM, namun dari dua ratusan partai politik tersebut hanya 50 diantaranya yang berbadan hukum dari departemen hukum dan HAM tersebut. berkat adanya persyaratan  dan kualisifikasi tertentu hanya  24 partai politik saja  yang berasal  dari berbagai latar belakang politik dan ideologi menjadi perserta pada pemilihan umum saat itu.

Pada pemilihan umum 2004, juga menunjukan adanya konfigurasi yang dapat dikatakan relative sama dengan pemilihan umum masa orde lama. Ideology politik yang beragam mulai mengemuka, berbagai kekuatan politik dan gerakan civil society bersama sama membentuk partai politik. Partai politik baru menawarkan sebuah visi baru dan saling bersaing dengan partai politik lama  yang jauh lebih mapan. Pada saat itu pun berbagai partai baru bermunculan. Baik partai politik lama atau partai politik yang baru saling berebut peluang agar bisa memenangkan persaingan. Alhasil, partai politik baru seperti partai democrat mampu menarik banyak simpati dikalangan masyarakat, selain yang sudah pasti dan mapan seperti PDIP, Golkar, PPP, PKB, PAN dan PBB.

Selanjutnya melihat cerita dinamika partai politik pada pemilihan umum 2009 yang sedikit memiliki corak yang berbeda dengan tahun tahun sebelumnya. Mengapa demikian? Karena ini disebabkan oleh tantangan yang dihadapi oleh partai politik semakin kompleks. Ketidak percayaan dari rakyat kepada partai politik semakin tinggi. Situasi tersebut membuat partai politik melakukan pergeseran yang signifikan terhadap pegangan  ideology  mereka (baca : partai politik) demi kepentingan pragmatis semata.

Pada tahun 2009 tersebut bisa jadi sebagai signifier bahwa politik aliran runtuh.  Semakin tidak jelasnya identitas ideology partai politik maupun pilihan dalam menentukan partai mana yang akan diajak berkoalisi. Ideology hanya menjadi aksesoris yang diletak di depan, bahkan disembunyikan. Tidak bisa menunjuk secara jelas bahwa partai A memiliki ideology A dan juga tidak bisa dibedakan antara partai politik A dengan partai politik  B serta memiliki kesamaan program misalnya saja Partai Democrat dan Partai Persatuan Pembanguan pada pemilihan umum 2009 yang sama sama memiliki program memperkuat kredit UMKM hanya redaksi penyampaiannya saja yang berbeda, kondisi ini memberikan gambaran bahwa partai politik saat ini mengalami kemelorotan ideology. Semua partai cenderung menjadi partai catch all yang dikelola berdasarkan mood mayoritas rakyat termasuk rasionalitas yang dimilki oleh rakyat. Misalnya jika partai beraliran islam, menjual wacana ideology islam untuk saat ini  tentunya tidak akan laris. Maka dari itu saat ini banyak partai yang sangat pragmatis hanya untuk merangkul lebih banyak pemilih dengan bentangan sayap yang lebih luas, partai dengan senang hati menggeser ideologinya.

Pada pemilihan umum ketiga setelah lengsernya Soeharto, 55 partai politik tersingkirkan karena kualifikasi yang tidak terpenuhi dan hanya terdapat 38 partai nasional beserta 6 partai local yang bertarung dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut. kehadiran partai baru tidak dapat dipungkiri yang turut serta berpartisipasi dalam kehidupan politik menjelang pemilihan umum bisa jadi banyak partai-partai baru yang muncul sebagai refleksi nyata dari ketidakstabilan iklim politik Indonesia saat ini. Saat itu partai baru yang berhak ikut sebanyak 18 partai. Hasil dari pemilihan umum tersebut hanya 9 partai politik yang masuk dalam parlemen yang nantinya akan memperjuangkan kepentingan rakyat yang dititipkan kepada mereka.

            Diketahui bahwa partai politik yang didirikan untuk melepaskan diri dari keterkungkungan, ketidak bebasan, ketidak adilan dan kemiskinan yang dihasilkan dari masa lalu yang dialami oleh banyak rakyat Indonesia[7]. Sebagai kekuatan pilitik, partai memiliki sejumlah fungsi yang diharapkan oleh rakyat akan konsistennya menjalankan fungsinya tersebut sehingga keberadaan partai politik ada dan hadir ditengah kehidupan masyarakat dan menjadi bermanfaat. Terus menerus memperbaiki kinerja dengan mengoptimalkan peran dan fungsi maka akan menuntun menuju partai politik yang demokratis dan itu merupakan salah satu cara melepaskan diri dari belenggu masalah yang dihadapi oleh  negara ini. Namun semua itu hanyalah idealitas belaka saja. Memang sepak terjang partai politik selalu berkoar koar dengan mengatasnamakan rakyat namun jika di cek dalam prakteknya justru bukan itu, rakyat hanya dijadikan kedok saja. Belasan tahun reformasi, selama itu pula partai politik hanya dijadikan kendaraan politik bagi para elit partai dengan tujuan mendapatkan kekuasaan, dan hanya sedikit sekali menperjuangkan kepentingan rakyatnya. Partai politik hanya stagnan.

            Tidak mengherankan kekecewaan rakyat atas partai politik yang berada dalam lingkup kekuasaan. Bukannya memperjuangkan kepentingan rakyat dan membebaskan dari belenggu permasalahan, partai politik malah melakukan korupsi dan membuat permasalahan baru yang sesungguhnya sesuatu yang tidak terbayangkan ketika reformasi politik di sebarluaskan. Saat ini partai poitiklah yang menjadi actor utama penyebab menjadi trendnya korupsi di negara yang kaya tapi miskin ini. Lihat saja partai politik yang dulunya pada saat berkampanye katakan tidak pada korupsi, tapi tanpa rasa bersalah  telah mengingkari komitmennya saat ini malah terjerumus dalam permainan uang dan lingkaran setan korupsi. Maka dari itu, tidak mengejutkan jika banyak pendapat bahwa partai politik yang berkuasa hanya ajang untuk mengeruk keuntungan. Janji janji yang pada masa kampanye hanya nyanyian menyentuh hati yang dinyanyikan dengan suara merdu tanpa pedengarnya tahu bahwa itu hanya nyanyian yang sedikit atau jarang sekali yang nyata dan keadaan yang seperti itu menggeret partai politik menjadi institusi demokrasi yang paling tidak dipercaya.

Kacang lupa kulitnya merupakan idiom yang menggambarkan kesan yang diambil oleh rakyat yaitu partai lupa dengan konstituennya ketika telah mendapat kursi kekuasaan dan  hanya sibuk untuk kepentingan pribadi dan partainya, Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara namun tidak dijalankan, serta dalam perkembangannya  partai politik hanya tampak sebagai mesin pendulang suara pada saat pemilihan umum, dengan kata lain partai politik hanya alat pencapai kekuasaan dan menumpuk kekayaan dari pada fungsi yang secara hakiki ada  dan melekat pada partai politik itu sendiri.

Berpijak dari cerita yang dipaparkan diatas membuka jalan analisis mengenai keberadaan partai politik di Indonesia. Namun sebelum masuk pada analisa yang lebih lanjut maka adanya kebutuhan untuk mengetahui arti pentingnya partai politik di kehidupan negara yang demokrasi. Maka dari itu sub bagian berikut ini akan membahas arti pentingnya partai politik.


[1] Herbert faith dan lance castles. 1988. Pemikiran politik Indonesia 1945-1965. Jakarta : LP3ES

[2] Dalam pasal 2 UU no. 2 tahun 1999 tentang partai politik bahwa syarat yang dikemukakan yaitu, satu, sekurang kurangnya 50 warga negara republic Indonesia yang telah berusia 21 tahun dapat membentuk partai. Dua, partai politik yang dibentuk sebagaimana dimaksud ayat satu harus memenuhi syarat diantaranya : mencantumkan pancasila sebagai dasar negara danri NKRI dalam anggaran dasar partai, asas atau ciri, aspirasi dan program partai politik tidak bertentangan dengan pancasila, keanggotaan partai politik bersifat terbuka untuk setiap warga negara republic indonesi yang telah memiliki hak pilih,  partai politik tidak boleh menggunakan nama dan lambang yang sama dengan lambang negara asing, bendera NKRI sang merah putih, bendera kebangsaan negara asing, gambar perorangan dan nama, serta lambang partai lain yang sudah ada.  Dan terdapatnya syarat tambahan  untuk membentuk partai, yaitu sekurang kurangnya terdapat kepengurusan pada lima provinsi dan 3 dalam masing masing provinsi yang dimaksud (dalam  Koirudin).

[3] Imam Hidajat,  Teori-Teori Politik , Setara Perss, Malang , 2009, hal 160-168

[4] Firmanzah. 2010. Persaingan, legitimasi, dan marketing politik: pembelajaran politik pemilu 2009. Jakarta : yayasan obor Indonesia. Hlm 89-90

[5] Koirudin. Opcit hlm 57-59

[6] LP3ES melakukan jajak pendapat terhadap hasil pemilihan umum 1999. Terdapat 60 % responden mengatakan tidak puas dengan hasil pemilu 1999, 43 % responden tidak yakin, sedangkan 24 %  tidak memiliki pendapat apa apa.

[7] Koirudin. Opcit hlm 19

Referensi

Firmanzah. 2010. Persaingan, legitimasi, dan marketing politik: pembelajaran politik pemilu 2009. Jakarta : yayasan obor Indonesia.

Herbert faith dan lance castles. 1988. Pemikiran politik Indonesia 1945-1965. Jakarta : LP3ES.

Imam Hidajat. 2009.  Teori-Teori Politik. Malang : Setara Perss .

Koirudin. 2004. Partai Politik Dan Agenda Transisi Demokrasi : Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi Di Indonesia. Yogyakarta : Pustaka Pelajar .

Lili Romli, dkk. 2003. Potret Partai Politik Pasca Orde Baru. Jakarta :LIPI.

Saiful munjani, William liddle,  dan kusridho ambardi. 2012. Kuasa rakyat. Jakarta : Mizan.

Sigit pamungkas. 2011. Partai politik : teori dan praktik di Indonesia. Yogyakarta ; IDW.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Very Junaidi, dkk. 2011. Anomaly Keuangan Partai Politik : Pengaturan Dan Praktek. Jakarta : Kemitraan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s