AGAMA, SUKU BANGSA, DAN KELAS SOSIAL

(bab 4 buku “KUASA RAKYAT”)

oleh

DIAN ISKANDAR

AGAMA, SUKU BANGSA, DAN KELAS SOSIAL[1]

Dalam model sosiologis tentang perilaku pemilih, factor-faktor sosiologis diyakini memiliki pengaruh penting pada perilaku pemilih. Baik itu dalam partisipasi maupun pilihan politik. Factor-faktornya antar lain demografi yang mencakup perbedaan jenis kelamin, umur, kelompok etnik atau kedaerahan , afiliasi agama dan tingkat ketaatan terhadap agama yang dianut, kelas social yang dapat diidentifikasi dari wilayah tinggal, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan.  Namun untuk melihat partisipasi dan pilihan politik maka terdapat tiga factor sosiologis yang lebih diperhatikan, yaitu : agama, suku bangsa, dan kelas social. Maka dari itu pembahasan awal dilihat melalui hubungan antara agama dan keberagamanan dengan partisipasi dan pilihan politik.

Agama dan Keberagaman

Banyak studi yang menunjukan bahwa agama di banyak Negara demokrasi merupakan factor pendorong keterlibatan warga dalam kegiatan komunitas keagamaan yang tidak politis (mujani, 1997). Warga yang aktif ini kemudian masuk dan berada dalam jaringan social yang luas dan dengan mudah untuk terdeteksi untuk dijangkau oleh berbagai kegiatan politik.

Kegiatan politik sering memanfaatkan jaringan social yang luas tersebut sehingga terjadi interaksi antara  warga yang taat beragama dan yang aktif dalam kegiatan social-keagamaan  disatu pihak, dengan kegiatan social non keagamaan dipihak lain. pada gilirannya warga tersebuat mempunyai kesempatan lebihi banyak untuk terlibat dalam aktivitas politik, berada dalam jaringan untuk mobilisasi politik sehingga cenderung untuk ikut dalam pemilu atau kampanye menjelang pemilu (Tocqueville,2000; leege dan kellstedt, 1992; shin,1999)

Pola hubungan agama dan partisipasi politik semacam juga berlaku dalam masyarakat muslim  Indonesia  bukan hanya dalam masyarakat Kristen. Huntington, 1984 mengklaim bahwa partisipasi politik merupakan konsep asing dalam masyarakat islam. Namun jika merujuk data tingkat partisipasi menurut afiliasi agama dari pemilu 1999 sampai 2009, muslim lah yang lebih banyak ikut pemilihan umum dibanding Kristen. Hal tersebut menunjukan bahwa klaim huntington  dan para sarjana lain tidak mempunyai dasar empiris yang cukup untuk konteks muslim Indonesia. Dengan kata lain partisipasi orang islam tidak lebih rendah dibandingkan orang Kristen dan perbedaan yang tidak signifikan.

Gambaran yang berbeda terlihat dalam kampanye sebagai bentuk partisipasi yang lain. menunjukan adanya perbedaan tingkat partisipasi kampanye antara warga yang beragama islam dengan yang beragama Kristen meskipun hal itu kurang konsisten. Kurang pentingnya perbedaan latar belakang agama juga terlihat dalam urusan membantu dan menyumbang partai atau calon presiden, dan dalam meyakinkan orang lain  agar memilih dalam pemilu dan pilpres. Ternyata warga beragama islam dan kristen memiliki proporsi yang kurang lebih sama dalam tiga bentuk partisipasi tersebut. Dari apa yang dipaparkan terdapat makna bahwa perbedaan latar belakang agama  tidak penting dalam menentukan partisipasi politik.

Agama bukan hanya tentang indentitas, tetapi juga intensitas keberagamaan (religiositas). Dimensi agama ini mungkin lebih penting dalam konteks muslim karena lebih bervariasi, dan konsep pengukuran reliositas muslim Indonesia yaitu santri dan abangan (geertz, 1960) yang banyak mempengaruh karya keserjanaan politik dan pandangan politisi  tentang politik Indonesia, oleh karena itu secara potensial lebih mempunyai kekuatan untuk menjelaskan hubungan  antara keduanya mungkin negative, sebagaimana yang diperkirakan sehingga partisipasi politik  adalah tindakan asing dalam masyarakat muslim (Huntington,1993). Dengan kata lain, semakin relijius muslim, semakin kecil kemungkinan ikut serta dalam kegiatan politik. Jika menggunakan bahasa Huntington maka semakin religious seorang muslim, semakin asing dia  dengan partisipasi politik.  Dan sekali lagi klaim terbantah, fakta dan data menunjukan semakin teratur seorang muslim melaksanakan keberagamaan lebih cenderung aktif dalam kegiatan politik. Indikasi hubungan negativepun tak terbukti.

Untuk kasus Indonesia, agama tidak menjadi factor penghambat dan tidak menjadi factor  yang membedakan tingkat partisipasi. Bahkan keberagamaan mendorong partisipasi.

Dalam tradisi model civic voluntarism, agama ditemukan  sebagai factor penting bagi lahirnya semangat keterlibatan warga dalam kegiatan-kegiatan social (verba,schozman, dan brady, 1995). Hubungan positive agama dan partisipasi politik dalam model civic voluntarism memiliki kaitan dengan keterlibatan warga dalam kegiatan komunitas  keagamaan, bukan karena religiositas itu sendiri. Seperti yang disampaikan diawal bahwa keterlibatan dalam komunitas keagamaan, membuka peluang seseorang untuk terlibat dalam kegiatan non keagamaan. disebabkan, setiap anggota yang aktif dalam kegiatan keagamaan, biasanya juga aktif di komunitas non keagamaan sehingga interaksipun muncul. Jadi, adanya rangkaian yang dilewati seseorang  hingga akhirnya berpatisipasi dalam politik terutama adanya kemauan dan ketertarikan.

Model partisipasi politik berbasis civic voluntarism dapat dideskripsiksan sebagi berikut : warga yang religious cenderung aktiv dalam organisasi social keagamaan, dan yang aktif  dalam organisasi social keagamaan juga cenderung aktiv  dalam kelompok social non-keagamaan. dan yang aktiv dalam organisasi social keagamaan maupun non-keagamaan cenderung tertarik dan peduli dengan isu-isu public, merasa dekat dengan partai politik, dank arena itu cenderung aktiv secara politik, misalnya ikut pemilihan, ikut kampanye, dan lain-lain.

Organisasi social keagamaan lebih penting dari social non-keagamaan dalam meningkatkan partisipasi memilih, hal ini disebabkan  dalam organisasi keagamaan jaul lebih banyak dibandingkan organisasi non-keagamaan, sehingga aktivis politik lebih banyak memberikan perhatian pada organisasi keagamaan. akibatnya, warga yang berada dalam jaringan ini memiliki kemungkinan lebih besar untuk termobilisasi. Ini dapat dilihat dari lebih tingginya tingkat kontak yang dilakukanoleh partai, politisi, atau okoh local pada warga yang mengaku anggota organisasi social keagamaan dibandingkan yang mengaku anggota organisasi social non-keagamaan.

Logika hubungan jaringan keterlibatan social dan partisipasi politik  terletak pada  terbukanya jaringan politik yang lebih luas melalui jaringan social.

Agama dan Pilihan Politik

Dalam riset perilaku pemilih di Indonesia, agama dipercaya sebagai factor paling penting dalam membentuk pilihan politik warga.  Dalam tradisi kesarjanaan tentang hubungan agama dan keberagamaan  dengan politik terutama dalam hubungan polarisasi  partai politik, agama secara khusus  dikonseptualisasi sebagai aliran. Konsep aliran ini merujuk pada  Clifford geertz yang berpendapat bahwa pilihan atau dukungan partai politik dijawa terkait dengan aliran. Terdapatnya 3 tipe aliran agama di jawa yaitu santri, abangan, dan priyayi.  Warga yang berorientasi keagamaan santri dikaitkan dengan pilihan partai yang berasas islam pada tahun 1950-an seperti Masyumi dan Nu. Sementara itu, para priyayi adalah PNI dan abangan dikaitkan dengan PKI.

Bila penjelasan aliran ini memang penting, maka hubungan yang signifikan, positif dan konsisten antara pemilih yang kurang atau tidak taat terhadap kewajiban agama islam  tersebut maka pilihannya PNI, PKI, PDI. Sebaliknya pemilih yang taat akan memilih partai partai islam atau yang terkait dengan ormas islam tertentu.  Untuk itu perlu pengujian lebih lanjut dengan mengolah data aliran keagamaan pemilih.

 Afiliasi Agama

Pemilih yang beragama islam, seperti yang diperkirakan memiliki kecendrungan  memilih partai-partai islam, meskipun  partai sekuler seperti PDIP, Golkar, dan democrat pemilih terbanyak dari pemilih muslim. Sedangkan non muslim  kecenderungan lebih tinggi  untuk memilih partai secular. Dengan kata lain perbedaan identitas atau afiliasi keagamaan penting dalam menentukan keputusan politik pemilih sebagai mana diperkirakan selama ini.

Implikasinya, jika semakin besar jumlah non-muslim maka partai-partai secular akan menjadi kuat. Tetapi tidak sebaliknya, sebab pemilih muslim yang besar itu terpolarisasi.

Walaupun partai-partai islam secara langsung ataupun tidak langsung, sedikit banyak  berasumsi bahwa partai islam akan mendapatkan suara yang besar karena hampir semua pemilih beragama islam. Dan asumsi itu jelas tidak sesuai dengan fakta. Ada kecendeurngan  pemilih non muslim  tidak memilih partai islam. Ini membuat hubungan antara identitas dan pilihan menjadi signifikan.

Kesalehan Muslim

Data survey menunjukan  bahwa muslim Indonesia  pada umumnya dikatakan santri atau saleh. Namun demikian, sebagian besar dari mereka tidak memilih  partai-partai islam. Ini menunjukan bahwa pilihan terhadap partai banyak dipengaruhi factor lain dan jika agama berpengaruh maka pengaruhnya terbatas.

Selama ini studi-studi yang berkesimpulan bahawa agama penting dalam politik electoral Indonesia, ternyata tidak sepenting yang mereka kira.

Agama dan keberagaman hanya penting dalam politik non partisan seperti partisipasi politik secara umum, tetapi tidak penting dalam politik partisan  (pilihan partai atau capres). Agama tampaknya lebih sebagai kekuatan moral yang mendorong bagi perbaikan  kehidupan bersama, bukan untuk satu kelompok dan  partai tertentu. Dan gejala ini menyerupai apa yang terjadi  dalam demokrasi modern  yang masih memberikan tempat pada agama seperti di amerika serikat (verba, schlozman, dan brady, 1995; leegee dan kellstedt, 1993)

Daerah dan Suku Bangsa

Suku bangsa dan kedaerahan sebagai salah satu factor sosiologis yang lebih diperhatikan. Potensi pentingnya factor sosiologis ini bagi partisipasi politik terletak pada fakta bahwa perbedaan daerah bukan hanya berkaitan dengan perbedaan geografis tetapi juga perbedaan demografis.

Terjadinya ketimpangan pembangunan antara jawa dan luar jawa menghasilkan kesenjangan diberbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk social ekonomi. kalau ketimpangan seosial ekonomi itu benar disatu pihak, dan dipihak lain tingkat pendidikan dan kesejahteraan ekonomi penting untuk partisipasi politik, maka seharusnya daerah yang kondisi social ekonomi baik menjadi lebih tinggi tingkat partisipasinya.  Dan karena jawa lebih baik maka diharapkan pemilih jawa yang lebih aktif dalam partisipasi politik. Namun data yang dimiliki menunjukan bahwa tingkat partisipasi politik dalam bentuk ikut serta memilih dalam pemilu dan pilpres  di jawa dan luar jawa tidak banyak berbeda. Pemilih jawa  sedikit lebih banyak menggunakan hak pilih mereka dibanding di luar jawa. Wilayah, administrasi kependududkan yang lebih kompleks dan lebih luas diluarjawa membuat pemilih yang datang ke TPS lebih kurang banyak. Tetapi dalam hal partisipasi dalam bentuk keikutsertaan  untuk kampanye terbuka atau langsung , partisipasi pemilih diluar jawa lebih banyak  dan ini terjadi dalam pemilu bukan pilpres. Ini mengindikasikan bahwa partisipasi banyak didorong oleh mobilisasi. Karena dalam pemilu ada lebih banyak kontestan yang melakukan mobilisasi.

Perbedaan kedaerahan dan suku bangsa mempunyai pengaruh pada politik, tetapi pengaruh ini sangat terbatas dan tidak sekuat yang diperkirakan dan tidak konsisten dari pemilu ke pemilu dan dari pilpres ke pilpres.  Ada gejala partai-partai utama semakin menasional sehingga factor kedaerahan dan kesukubangsaan kurang mempunyai pengaruh kuat dalam pilpres dan pemilu. Akibatnya, pengaruh etnik kedaerahan  dan suku bangsa  secara electoral tidak berarti.

Kelas Social

Kelas social juga dipercaya mempunyai pengaruh penting terhadap perilaku politik (evans,1999). Namun yang jadi masalah konsep kelas social tidak mudah diukur. Dalam tradisi studi perilaku pemilih menurut model sosiologis dibagi dalam indicator social ekonomi : pendidikan, jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan (lazarsfeld,1953; Campbell, 1960; evans, 1999) dan dalam konteks Indonesia, karena pemilih Indonesia mengaku orang kelas menengah, maka kelas social ini didekati melalui indicator pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, dan keterlibatan dengan organisasi petani, buruh atau pekerja.

Di Indonesia, warga yang tinggal diperkotaan dibandingkan dipedesaan, umumnya cenderung kelas atas. Oleh karena itu, dalam hal partisipasi dan pilihan politik, pertanyaannya adalah seberapa penting perbedaan warga yang tinggal di perkotaan dibanding di pedesaan, yang berpendidikan tinggi dan lebih rendah, yang bekerja sebagai buruh, petani, nelayan dan yang sejenis PNS, karyawan swasta, pengusaha, professional dan yang sejenis, dan yang berpenghasilan lebih tinggi dibanding yang lebih rendah?

Pedesaan-Perkotaan

Perbedaan wilayah tinggal pedesaan dan perkotaan mungkin berpengaruh terhadap partisipasi politik karena partisipasi politik di Indonesia terkait dengan mobilisasi oleh agen-agen atau ator politik. Mobilisasi masa kemungkinan terjadi di perkotaan berkat tersedianya sarana dan prasarana mobilisasi lebih besar dan wilayah yang harus dijangkau jauh lebih kedil dibanding pedesaan.

Namun partisipasi dan mobilisasi mungkin juga terkait dengan waktu senggang dan tingkat pendidikan. Tingkat kesibukan warga pedesaan terutama lapisan bawah mungkin lebih sedikit dibandingkan masyarakat perkotaan. Data menunjukan bahwa warga yang tinggal di pedesaan lebih banyak yang dating ke TPS untuk memilih ketimbang  mereka yang tinggal dikota.  Sehingga mematahkan klaim masyarakat kota lebih mungkin menggunakan hak pilih.

Partispasi politik dalam bentuk keikutsertaan berkampanye  menjelang pemilu menunjukan  pola yang sedikit berbeda. Pemilih yang tinggal di pedesaan,  cenderung kurang partisipatif dalam kampanye pilpres, dibandingkan dalam kampanye pemilu. Hal ini disebabkan kampanye pemilu legislative lebih massif hingga ke desa-desa. Dan membuat warga pedesaan mempunyai kesempatan yang sama untuk hadir  dalam kampanye. Sekali lagi adalah unsure mobilisasi yang kuat.

Secara umum dapat dikatakan bahwa ada perbedaan pola pilihan terhadap partai politik menurut perbedaan latar belakang pemilih, pedesaan atau perkotaan. Perbedaan ini secara statistic signifikan. Perbedaan ini mungkin terjadi karena perbedaan karakteristik pemilih pedesaan dan perkotaan dimana pemilih pedesaan lebih mendukung politik status quo sedangkan pemilih perkotaan cenderung mendukung kekuatan perubahan.


[1] Bab 4 kuasa rakyat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s