revisi “FUNGSI PARTAI POLITIK PADA ERA REFORMASI?”

Kehadiran partai politik yang menjamur sejak awal reformasi diharapkan sebagai gerbang masukan bagi kehidupan demokrasi di Indonesia yang lebih baik. Tapi tidak dibarengi dengan kinerja yang sesuai dengan harapan rakyat. Image partai politik semakin memburuk. Rakyat mulai kehilangan kepercayaan dan ikatan emosionalnya. Kepercayaan yang hilang diakibatkan dari kinerja para politisi yang tidak mampu memenuhi harapan dan kebutuhan public. Partai politik dijadikan dijadikan tempat memperkaya diri dan kelompoknya. Meskipun ada masyarakat sebagai konstituen, itu hanya sebagai pelengkap saja.
Berbagai persoalan dan konflik melanda tubuh partai politik, mulai dari perebutan kunci puncak partai politik, perebutan pengaruh anta relit, kaderisasi yang tidak berjalan, orientasi dan ideology yang tidak jelas dan lain sebagainya membuat pandangan negative pada masyarakat terbangun dengan sendirinya. Selama ini kecenderungan partai politik lebih hanya sebagai alat untuk meraih kekuasaan. Sehingga setelah pemilu dan pembagian kekuasaan selesai, partai politik hanya dijadikan alat dan daya tawar meraih posisi di pemerintahan, sementara itu fungsi-fungsi dasar partai politik sebagai sarana agregasi kepentingan dan artikulasi kian terlupakan .
Dari penjabaran diatas, maka perlu dilihat faktor apa yang menyebabkan fungsi-fungsi tersebut belum berjalan dengan baik. Dalam hal ini ada beberapa yang membuat partai politik belum optimal menjalankan fungsinya. Pertama, Budaya politik, masyarakat Indonesia yang tidak homogeny ini mengalami jenis dan tahapan perubahan yang berbeda. Untuk pasca Soeharto ini cenderung mengarah pada participant culture ditandai dengan menguatnya partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan politik terhadap input-input politik atau kebijakan yang dikeluarkan negara. Namun partisipasi masyarakat yang tinggi ini tidak dapat di akomodir oleh partai politik, sehingga masyarakat tidak lagi melihat dan menganggap partai politik sebagai suatu institusi utama yang mampu menyuarakan aspirasi dan kepentingan. Dan beralih pada lembaga civil society dan informal leaders yang dianggap mampu menyuarakan kepentingan mereka, atau bahkan melakukan demonstrasi agar kepentingan mereka didengar oleh negara. Seharusnya partai politik harus lebih kritis terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.
Praktek amerikanisasi Partai politik menggunakan media massa untuk memfasilitasi komunikasi politik dan sosialisasi. Dengan anggapan media massa dapat menyampaikan pesan politik secara luas kepada masyarakat. Namun dari sisi masyarakat, dalam konteks Indonesia masyarakat, Indonesia yang sangat beragam latar belakang baik itu budaya, pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya, hal ini akan susah untuk menerima pesan politik yang digeneralisasikan dan dikomunikasikan oleh media massa, karena memiliki frame of reference yang beda pada tiap individu. media massa sebagai instrument untuk mengkomunikasikan ide, pesan dan program kerja politik ini akan menyebabkan semakin ada gap yang besar antara partai politik dan konstituennya. Partai politik dengan mudah mendapat dukungan massa tapi tidak bisa merepresentasikan kepentingan dari konstituennya, karena tidak adanya lagi ikatan emosional antara kedua pihak. Dan secara implicit, dapat dikatakan bahwa dengan ini fungsi partai dalam komunikasi dan sosialisasi politik tidak berjalan dengan lancar karena perbedaan pemaknaan tiap individu hal ini menyulitkan ketersampaian pesan.
Sementara itu, Partai politik yang diharapkan bisa bertindak optimal dalam menjalankan perannya sebagai intermediary, “penghubung” kepentingan “rakyat” terhadap negara hampir tidak efektif lagi. Partai politik telah terjebak pada persoalan mereka sendiri yang bagai lingkaran setan, dan juga mereka (baca: partai politk-partai politik) saling intrik, bahkan saling serang dalam menjerumuskan lawan-lawan politik yang ada di partai politik lain. Selain itu juga mulai menampakkan tanda-tanda pergeseran fungsinya. Partai yang seharusnya bisa membawa suara rakyat kepada pemerintah berkuasa malahan bergeser fungsi menjadi suatu kendaraan politik untuk menguntungkan diri pribadi atau pun kelompok nya serta oligarkinya. Dengan begitunya partai politik tidak akan mampu mencapai tujuan partai politik seperti yang dituangkan dalam pasal 10 Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Untuk itu perlu dilihat satu persatu bagaimana praktek partai politik dalam menjalankan fungsinya.
Dimulai dari fungsi rekrutmen, saat ini banyak partai politik melakukan cara instan dalam menentukan kader yang akan diusung dalam pemilu padahal itu akan merusak proses kaderisasi internal. Dan ini dapat merusak citra partai politik sebagai mesin yang menghasilkan calon pemimpin. Saat pemilu 2009 tidak sedikit orang-orang popular dan ber-uang yang bukan lahir dari kaderisasi partai politik yang memenuhi daftar caleg. Pola penerimaan kader yang harus dimulai dari bawah dan dilanjutkan dengan pendidikan kepartaian yang berkesinambungan sering terabaikan. Pada sisi lain masuknya orang kesatu partai tidak jarang karena ingin mendapat perlindungan baik itu bisnis ataupun jabatan. Sementara itu kader-kader partai yang mengikuti proses secara serius dalam kerja-kerja politik dalam partai malah “tertimbun”. Ini terjadi karena tujuan yang ada hanya untuk memenangkan posisi (baca:kekuasaan) maka bukan menjadi hal yang aneh jika kinerja dewan legislative yang terhormat semakin menurun. Beberapa partai politik bahkan ada yang menjaring calegnya melalui iklan penjaringan di media cetak nasional. Hal ini menunjukan ketidaksiapan organisasi partai politik untuk menghasilkan kader-kader melalui proses kaderisasi internal. Kasus-kasus ini ditemukan terutama pada partai politik baru yang didirikan hanya sekedar memenuhi kuota komposisi caleg . Dengan demikian rekrutmen tersebut bukan dilakukan karena alasan-alasan yang bersifat ideologis, tetapi karena alasan-alasan pragmatis.
Fungsi berikutnya komunikasi politik, dapat dikatakan fungsi ini sebagai intermediary karena menghubungkan rakyat ke pemerintah dan pemerintah ke masyarakat. Partai bertugas menyalurkan berbagai macam aspirasi rakyat dan melakukan penggabungan aspirasi atau kepentingan yang sejenis kemudian merumuskan kepentingan (interest articulation) setelah itu menjadikannya sebagai usulan kebijakan kepada pemerintah agar dapat dijadikan kebijakan public. Disisi lain partai politik juga menyebarluaskan rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah kepada rakyat. Namun yang terjadi bukan lah seperti itu, partai politik sebagai representasi rakyat tidak menyuarakan kepentingan rakyat malah mendahulukan kepentingan partai politik dan oligarkinya sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tidak mengena pada kepentingan rakyat. Hal seperti ini menjadikan citra partai politik buruk dimata rakyat. Partai politik harus dijadikan dan menjadi sarana perjuangan rakyat dalam turut menentukan bekerjanya sistem pemerintahan sesuai aspirasi mereka. Karena itu, elit partai hendaklah berfungsi sebagai pelayan aspirasi dan kepentingan bagi konstituennya.
Selanjutnya fungsi pengendali konflik, Partai politik berperan dalam menjembatani berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat untuk selanjutnya disalurkan dalam system politik. Kestabilan partai politik ini akan sangat menentukan pelembagaan partisipasi. Namun yang “aneh”nya konflik bahkan terjadi dalam tubuh partai politik itu sendiri, dalam sebuah partai kadang terdapat faksi-faksi sebut saja Golkar yang memiliki 5 faksi utama yang faksi-faksi itu bersaing ketat di Pilpres 2009 guna keberhasilan agenda-agenda politiknya. perpecahan ini terjadi karena ketidakpuasan politik atas keputusan politik, atau mungkin saja akibat dari tidak terakomodasinya kepentingan-kepentingan kelompok dalam partai politik tersebut. Akibatnya kelompok-kelompok yang tidak puas ini cenderung untuk lebih berusaha membentuk partai baru yang belum tentu mempunyai konstituennya. Bagaimana partai politik akan mampu mengontrol konflik kepentingan ditengah masyarakat Indonesia yang plural ini jika mereka tidak mampu mengontrol konflik internal mereka.
Fungsi sosialisasi politik sebagai salah satu fungsi partai po¬litik ini tentu memiliki “target kongkrit” tertentu yaitu kekuasaan dan merebut kedudukan politik agar dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Untuk itu partai politik perlu menyosialisasikan kebijakan-kebijakan partai maupun kebijakan negara, hal ini menuntut partai politik menciptakan image yang baik agar mendapat dukungan dari konstituennya. Namun kenyataan yang ada partai politik hanya melakukan sosialiasi pada saat akan pemilihan saja.

KESIMPULAN
Partai politik belum mampu menjalankan fungsinnya secara optimal karena terlalu disibukan dengan pertarungan memperebutkan kekuasaan, sementara itu melupakan fungsi-fungsi dasarnya. Konflik internal dan kinerja politisi yang buruk juga menyumbang ketidakberjalannya fungsi partai politik. Adanya perubahan budaya politik masyarakat yang tidak lagi mengandalkan partai politik sebagai saluran aspirasi yang merupakan bias kinerja politisi dan tidak berperannya partai politik untuk memenuhi need and hope dari masyarakat. Praktek political marketing dengan penggunaan media massa sebagai alat komunikasi dan sosialisasi politik tidak mampu mengantarkan pesan politik dengan baik kepada masyarakat serta terdapatnya gap dan meredupnya kedekatan emosional antara partai politik dan masyarakat selaku entitasnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s