DIMENSI DIMENSI KEKUASAAN “JAWARA” BANTEN

TULISAN INI MERUPAKAN HASIL KERJA KELOMPOK 2 JPP ANGKATAN 23 PASCA SARJANA UGM DALAM MATA KULIAH TEORI POLITIK,,, INI DISUSUN OLEH DWI SETYOWATI, DIAN ISKANDAR, DAN FAHREZI
Dimensi-dimensi Kekuasaan “Jawara” Banten
Permasalahan
Tulisan ini akan mengidentifikasi dimensi-dimensi kekuasaan Jawara di Banten dengan pertama; mengidentifikasi elit, kedua; mengidentifikasi sumberdaya (resources) ekonomi, kultural dan sosial yang membentuk modal dan kuasa simbolik yang diakui dan dilegitimasi oleh masyarakat dan ketiga; menjelaskan relasi Jawara dengan Negara dan Masyarakat.

Kerangka Teori
Kerangka berpikir kami mulai dari penjelasan mengenai dimensi dan bentuk kekuasaan. Kemudian, perspektif Bourdieu tentang modal sosial, modal ekonomi dan modal budaya yang membentuk modal simbolik akan kami jelaskan sebagai dasar teoretik dalam mengidentifikasi modal-modal simbolik Jawara Banten. Perspektif Bourdieu kemudian akan kami gandengkan dengan strukturasi Giddens sebagai dasar teoretik untuk menjelaskan bagaimana relasi Jawara Banten dengan Negara dan dengan Masyarakat.
Menurut Keller, dalam masyarakat modern tidak hanya terdapat satu dimensi kekuasaan saja tetapi ada beberapa. Dimensi kekuasaan ditentukan oleh bidang-bidang interaksinya. Bentuk kekuasaan sangat tergantung pada latar belakang munculnya dan arena cakupan yang dimiliki (basis).

Tabel 1. Dimensi, Bentuk dan Sumber Kekuasaan
Eropa Kebudayaan Jawa
Kekuasaan itu abstrak Kekuasaan adalah konkrit
Sumber kekuasaan = heterogen Sumber kekuasaan = homogen
Akumulasi kekuasaan tidak ada batas inheren Jumlah kekuasaan dalam alam semesta adalah tetap
Dari segi moral, kekuasan berarti ganda Kekuasaan tidak mempermasalahkan keabsahan

Empat Model Melihat Kekuasaan
Secara umum dalam analisis politik modern terdapat empat model utama dalam melihat kekuasaan. Yang pertama, model voluntaris yang berakar pada teori kontrak sosial dan secara metodologis bersinggungan dengan pemikiran individualisme. Kedua, model hermeneutik yang berakar pada tradisi fenomenologi Jerman. Ketiga, model strukturalis yang berakar pada pemikiran Marx. Keempat, model pos modernisme yang berakar pada tradisi pemikiran Michel Foucault dan feminisme.
Tulisan ini sejalan dengan Foucault, dari perspektif pos modernisme, yang melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang dibangun oleh struktur atau ‘diskursus’ tertentu dan melihat kekuasaan memiliki dimensi positif dan negatif. Foucault percaya bahwa agen-agen sosial muncul dan beroperasi dalam berbagai relasi kekuasaan di mana mereka berpartisipasi, dan setiap ‘resistensi’ terhadap kekuasaan yang muncul selalu berada dalam batasan struktur dari mana mereka muncul. Dalam tulisan ini kami justru bereksperimen dengan menyandingkan pemikiran Bourdieu tentang kuasa simbolis dan strukturasi Giddens sebagai pisau analisis untuk membedah kuasa Jawara Banten.

Identifikasi Elit
Moyser & Wagstaafe menawarkan tiga pendekatan dalam mengidentifikasi elit. Yang pertama, pendekatan posisional yang menganggap lembaga-lembaga pemerintahan formal adalah peta hubungan kekuasaan. Pejabat yang menduduki posisi tinggi dalam lembaga tersebut cenderung secara politik, berkuasa. Kedua, pendekatan reputasional; tidak didasarkan pada organisasi formal tetapi pada reputasi kekuasaan secara informal. Asumsinya, partisipan dalam suatu sistem mengetahui siapa yang paling berpengaruh kuat dan yang tidak. Ketiga, pendekatan desisional atau keputusan yang didasarkan pada anggapan bahwa kekuatan politik didefinisikan sebagai pengaruh atas kegiatan-kegiatan pemerintah hingga dapat diketahui siapa yang paling menentukan dalam proses pembuatan keputusan, siapa yang berhasil mengajukan inisiatif atau menentang usul. Keller mengidentifikasi adanya elit di antara minoritas personal yang memiliki posisi strategis sehingga mempunyai nilai lebih dari yang lain. Elit inilah yang disebut “elit penentu”; kehadirannya menjadi pembeda terhadap elit secara umum yang oleh Keller disebut sebagai “kelas penguasa”.

Kriteria Komparatif Kelas Penguasa Elit Penentu
Jumlah Satu Beberapa
Ukuran Besar Kecil dan berpusat
Tenggang Waktu Lebih lama hidupnya Tidak lama
Cara masuk Kelahiran dan kekayaan Keahlian
Cara keluar Hilangnya kekayaan Ketidakmampuan
Ruang lingkup otoritas Menyebar dan luas Khusus dan terbatas
Ikatan kebudayaan Latar belakang pendidikan sekolah Tidak dikhususkan
Kesempatan Relatif tertutup Relatif terbuka
Tabel 1. Perbandingan Kriteria Kelas Penguasa dan Elit Penentu

Kuasa Simbolis Bourdieu
Adanya stuktur-struktur kognitif dan sosial dalam habitus, dapat memperlihatkan dari mana sesungguhnya seseorang itu berasal. Ruang sosial cenderung berfungsi sebagai ruang simbolis di mana di dalamnya terdapat pergulatan simbolis; proses merepresentasikan modal simbolis untuk mendapat pengakuan. Dengan modal simbolis, orang bisa memberlakukan dan memaksakan segala sesuatu yang mereka punya (visi) dan masyarakat cenderung diam saja karena hampir seluruh aset yang ada dimonopoli oleh pemilik modal sosial. Modal simbolis ini sifatnya diakui dan dijamin secara resmi. Modal sosial dalam kacamata Bourdieu adalah hubungan dan jaringan hubungan yang menjadi sumber daya berguna dalam penentuan dan reproduksi kedudukan sosial sekaligus yang memungkinkan seseorang bisa bermobilisasi demi kepentingan-kepentingannya. Modal ekonomi menunjukkan sumber-sumber ekonomi sementara modal budaya memiliki beberapa dimensi. Yang pertama, pengetahuan objektif tentang seni dan budaya. Kedua, selera dan preferensi budaya. Ketiga, kualifikasi formal, misalnya gelar kesarjanaan. Keempat, skill budaya dan pengetahuan praktis. Kelima, kemampuan untuk dibedakan dan membuat perbedaan.

Strukturasi Giddens
Strukturasi Giddens berangkat dari asumsi bahwa terjadi dialektika dan dualitas antara agen dan struktur. Interaksi agen-struktur ini mempengaruhi praktik-praktik sosial dan perubahan sosial. Dari sudut pandang agen, ada tiga hal yang mendorong agen dalam melakukan dialektika kontrol terhadap struktur: motivasi tidak sadar, kewaspadaan praktis, kesadaran atau kewaspadaan diskursus. Kesadaran diskursif biasanya milik kelompok elit sebagai “social transformer”, termasuk di dalamnya para mahasiswa, “intellectual organizers”. Akumulasi dari ketiga faktor ini menjadi prasyarat dialektika kontrol agen terhadap struktur. Sementara dari sudut pandang struktur, dalam rangka “mendisiplinkan agen”, struktur dapat melakukan constraining (menghambat) atau justru enabling (memudahkan). Bila struktur mampu menciptakan rules (signifikansi dan legitimasi) dan resources (dominasi otoritatif dan dominasi alokatif) maka dapat dikatakan struktur telah menciptakan “Regime” bagi agen. Dialektika antara agen dan struktur berlangsung dua arah dan tidak pernah berhenti.
Struktur dikelompokkan ke dalam tiga kelompok. Pertama, struktur signifikasi (signification), yaitu struktur yang berhubungan dengan pengelompokan dalam simbol, pemaknaan dan wacana. Kedua, struktur penguasaan (domination), yaitu struktur mencakup penguasaan orang dalam pengertian penguasaan politik dan ekonomi. Ketiga, struktur legitimasi (legitimation), yaitu struktur yang berkaitan dengan peraturan normatif yang terdapat dalam tata hukum. Dalam teori strukturasi Giddens, kekuasaan bukan gejala yang terkait dengan struktur atau sistem, melainkan tergantung dari kemampuan pelaku (subjek) dalam paktik sosial atau interaksi sosial. Perubahan kemampuan pelaku selalu terjadi dalam proses strukturasi.

Sumber Kekuasaan Jawara
Kekuatan supranatural yang dimiliki Jawara dapat diartikan sebagai kekuatan sosial politiknya. Dalam konteks kekuatan supranatural ini, Jawara membutuhkan Kyai untuk keperluan praktis; keduanya membutuhkan magi untuk melegitimasi kepemimpinan. Jawara menaruh hormat pada Kyai, atau yang disebut kalawat, untuk melestarikan magi yang telah didapat. Jawara dikenal kebal, bukan saja terhadap senjata tetapi juga terhadap kekuatan koersif pemerintah kolonial.
Kemampuan bela diri ditambah kekuatan supranatural ini menjadi modal Jawara untuk berperan sebagai “pahlawan”, pembela petani yang berani maju untuk melawan secara fisik, kekuatan kolonial yang merampas hak-hak masyarakat setempat.
Modal sosial Jawara Banten pada awalnya adalah semata kemampuan bela diri yang memungkinkan kelompoknya menjadi kelompok yang disegani di masyarakat. Kedekatannya dengan Kyai di satu sisi dan show-off kekuatannya sebagai preman atau bandit sekaligus pembela nasib orang kecil, menciptakan simbol kekuatan yang berkarakter ganda. Ditakuti dan dihormati. Dicinta dan dibenci. Walaupun pada awalnya Jawara, sebagaimana petani, adalah kelompok yang termarjinalkan dalam masyarakat, bukan kelompok priyayi, Jawara mampu memupuk modal simbolis. Dengan modal simbolis ini, terutama sejak masuknya dalam tubuh birokrasi pemerintahan, Jawara bisa memberlakukan dan memaksakan segala sesuatu yang mereka punya (visi) dan masyarakat cenderung diam saja karena hampir seluruh aset yang ada dimonopoli oleh Jawara melalui hubungan patron-klien dari klan-klan yang berkuasa. Hubungan dan jaringan klan menjadi modal sosial bagi Jawara untuk merebut dan mempertahankan kedudukan sosial sekaligus bermobilisasi demi kepentingannya sendiri.

Relasi Jawara dan Masyarakat
Bagi masyarakat Banten dan sekitarnya, ulama dipandang sebagai tokoh masyarakat yang menjadi sumber kepemimpinan informal terpenting. Masyarakat mematuhi perintah ulama karena memandang kaum ulama sebagai sosok yang disegani. Berbeda dengan kedudukan ulama, jawara merupakan kelompok sosial yang kedudukannya tidaklah melebihi kedudukan kaum ulama. Namun diantara ulama dan jawara menjadi golongan yang khas di daerah ini. Keduanya diibaratkan bagai dua sisi mata uang, bahkan karena kedekatan emosional diantara keduanya, jawara dianggap sebagai “khodam” nya para ulama. Karena dari para ulamalah sebagian besar “keilmuan” jawara itu berasal.
Seiring dengan perjalanan waktu, persepsi masyarakat terhadap Jawara memiliki pemahaman yang beragam, mulai dari hal yang positif sampai ke hal yang negatif. Pemahaman masyarakat yang beragam ini tidak terlepas dari sepak terjang sosok Jawara. Dalam sejarah, Jawara adalah aktor di belakang perlawanan terhadap usaha-usaha Belanda mengubah pimpinan-pimpinan lokal dan kepala desa dari perwakilan rakyat menjadi fungsionaris pemerintah kolonial. Keterlibatan Jawara pada pemberontakan 1926 menujukkan bahwa banyak penduduk Banten yang berperan aktif dalam pemberontakan di Batavia. Mereka merekrut banyak Jawara dan elemen jagoan ke dalam PKI. Tahun 1930-an, ketika terjadi depresi ekonomi, perbanditan di Banten meningkat dan tidak seperti sebelumnya di mana Jawaara berkoalisi dengan kaum Kyai untuk melawan pemerintah kolonial, kini Jawara selalu dicurigai oleh Kyai sebagai kelompok pengacau.
Jawara muncul karena perubahan pola hierarkis lokal yang diciptakan oleh pemerintah kolonial. Pemerintahan yang sentralistik dan pengabaian posisi bangsawan adalah faktor-faktor pendorong meletusnya pemberontakan di Banten pada abad ke-19. Namun, walaupun Jawara seringkali dianggap sebagai kelompok sosial negatif, akibat terkontaminasinya nilai-nilai kejawaraan sehingga sebagian masyarakat ada yang menilai jawara identik dengan premanisme. Sebagai subkultur kekerasan, jawara memiliki motif-motif tertentu dalam melakukan kekerasan. Keterlibatannya dalam gerakan-gerakan yang bersifat religius menciptakan relasi yang ambigu dengan masyarakat di mana mereka ditakuti sekaligus dihormati. Peran Jawara, bersama ulama, pihak komunis atau petani, dalam melawan kolonialisme, membuatnya tidak dipandang semata-mata sebagai bandit, tetapi sebagai broker politik dan budaya yang memberi andil dalam sejarah sosial Banten.
Hubungan Jawara dan masyarakat desa yang ambigu ditandai dengan ambiguitas makna “Jawara” itu sendiri. Jawara bisa berarti jahat-wani(berani)-rampog(rampok), bisa juga berarti jago-wani-ramah. Di satu sisi Jawara dianggap sebagai penyebar teror dan pelaku kejahatan kelas teri, namun di sisi lain, Jawara adalah pembela petani dalam melawan kolonial dan priyayi.

Relasi Jawara dan Negara
Pada masa Orde Baru, kebijakan korporatisme yang dilakukan pemerintah dan Golkar secara khusus, turut mendorong transformasi Jawara menjadi salah satu lapisan enterpreneur. Pengorganisasian Jawara ke dalam organisasi modern membuat mereka berubah wajah dari “jagoan” praktisi pencak silat menjadi pengusaha. Jawara mendapat banyak proyek dari pemerintah sebagai bentuk “terima kasih” atas dukungan mereka terhadap Golkar. Jawara menjadi pengusaha yang sebagian besar berbisnis di proyek-proyek milik pemerintah seperti pengadaan lahan, pembangunan jalan dan sebagainya. Ketika rezim Orde Baru runtuh dan Banten menjadi Provinsi, para Jawara dengan modal jaringan dan finansial, menjadi aktor yang paling siap memasuki dan mendominasi arena politik lokal Banten.
Wajah “Jawara-Pengusaha” di Banten sesungguhnya tidak hanya satu bentuk, namun tetap saja yang paling menonjol adalah kelompok pendekar Banten pimpinan (Alm.) Haji Chasan. Sistem demokrasi dan otonomi daerah membuka ruang bagi pembentukan klan politik di Banten. Para Jawara memanfaatkan pemilukada untuk memperkuat akar kekuasaan klannya masing-masing.
Relasi sosial yang sudah terbangun oleh “Jawara” sehingga ke dalam pemerintahan banten. Menurut Peluso (2003) bahwa individu dan institusi mempunyai posisi yang berbeda-beda dalam relasinya dengan pembangunan pada ruang dan waktu yang berbeda serta perananan individu mempunyai pengaruh yang sangat kuat. Peranan “Jawara” di wilayah pemerintahan walau secara tidak langsung masuk dalam struktur, kecuali anaknya yang menjadi gubernur, dan beberapa kabupaten/kota yang sudah di kuasai. Pengaruhnya yang sangat luas tersebut membentuk bundel Kekuasan dalam ekonomi-politik serta jaringan kekuasaan yang kuat, untuk memperkokoh dari cangkramnya. Sehingga membentuk tirani kecil yang ada di wilayah dan masyarakat Banten.

Jawara dalam Dialektika Agen-Struktur
Giddens mengatakan bahwa kekuasaan bukan gejala yang terkait dengan struktur atau sistem, melainkan tergantung dari kemampuan pelaku (subjek) dalam praktik sosial atau interaksi sosial. Perubahan kemampuan pelaku selalu terjadi dalam proses strukturasi. Dalam konteks tulisan ini, Jawara mendapatkan kekuasaan tidak serta merta karena proses desentralisasi. Jauh sebelum ramainya pemilukada, Jawara Banten sesungguhnya sudah membangun dinasti kekuasaan melalui penguasaannya atas proyek-proyek pemerintah. Kemampuan Jawara untuk memanfaatkan posisinya sebagai broker politik, menjadi modal awal bagi pemupukan kemampuannya berdialektika dengan struktur. Giddens melihat kekuasaan tidak bergantung pada sistem tetapi bergantung pada interaksi sosial dan kemampuan agen. Demikianlah Jawara Banten mendapatkan kekuasaan berkat “kerja kerasnya” sebagai broker politik, kemampuannya memanfaatkan pengaruh sebagai “preman lokal” untuk menghimpun suara rakyat dalam upaya memenangkan Golkar.
Kami melihat, kemunculan dan dominasi Jawara Banten dalam arena politik lokal bukan semata-mata atas hasil “kerja kerasnya” sebagai broker politik tetapi didukung juga oleh struktur peluang berupa keruntuhan rezim Orde Baru yang dilanjutkan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Momentum inilah yang mungkin memberi “ruang” dan “waktu” bagi kemunculkan Jawara dalam arena politik.
Jawara Dalam Kekuatan Bisnis (Ekonomi)
Relasi jawara untuk mendapatkan akses ekonomi dan politik di Banten sangat besar. Pengaruh ekonomi dan politik dikuasai oleh orang-orang yang berseragam hitam-hitam di Banten. Pakaian hitam-hitam yang dimaksud adalah seragam resmi para jawara, yang saat ini lebih popular dengan sebutan pendekar. Para pendekar berbaju hitam ini mempunyai kekuatan dan pengaruh yag begitu dahsyat, seperti yang juga diungkap kan oleh zal dalam ke Banten jangan lupa pakaian hitam (Kompas, 4-7-2003). Mereka tidak saja menguasai proyek-proyek, tetapi juga dapat mengintervensi kebijakan pemerintah lainnya. Busana hitam-hitam memang sangat digemari ketua pendekar Banten, Chassan Sochib (ikon jawara). Kemana-mana, tokoh masyarakat ini selalu meneganakan busana hitam-hitam. Chassan dianggap berjasa dalam pembangunan prasarana di Banten melalui sejumlah perusahaan kontraktornya.
Ternyata, tidak semua jawara di Banten adalah jawara tulen, yang hanya mengandalkan kemampuan pencak silat dan ilmu kanuragan yang dimiliki. Tetapi nampaknya, juga ada jawara yang memiliki status rangkap sebagai pengusaha. Dalam kapasitasnya sebagai pengusaha, tentunya mereka yang berkepentingan mendapatkan resources (sumber daya) yang dikontrol oleh pemerintah daerah. Kemudian dalam rangka mendapatkan akse terhadap local government resources tersebut, tidak kecil kemungkinan, status ganda yang dimiliki akan difungsikan secara maksimal. Sebagai penguaha mereka akan memakimalkan sumber daya keuangan yang dimiliki. Sementara, dalam kapasitas sebagai jawara, mereka juga menggunakan sumber daya kekerasan. Berarti jawara pada saat ini di Banten memiliki status baru dengan kata lain jawara berstatus ganda.
Sehingga bermunculanlah kasus premanisme proyek di Banten. Kasus premanisme proyek secara eksplisit mengindikasikan bahwa pada tingkat realitas, proses pengambilan keputusan daan implementasi kebijakan di daerah telah diwarnai dengan persengkokolan dan tawar menawar kepentinga antara penyelenggara pemerintahan daerah, pada satu sisi, dan para jawara pengusaha pada sisi lain. Dengan kata lain jawara memaknai dirinya sebagai Shadow State (Negara bayangan ) di Provinsi Banten.

Kesimpulan
Dinamika politik lokal Banten, terutama dengan fokus pada Jawara sebagai aktor dominan, dapat menjadi salah satu contoh kasus dalam memahami teori dan konsep-konsep Giddens tentang strukturasi: dialektika antara agen dan struktur yang berlangsung tanpa henti. Transformasi agen dan transformasi struktur pada hakikatnya tidak terjadi secara terpisah, tetapi saling mempengaruhi. Interaksi antara agen dan struktur justru memungkinkan terjadinya perubahan sosial. Jawara Banten sebagai agen, memiliki ability, capacity dan legitimacy untuk melakukan dialektika kontrol terhadap struktur. Masyarakat Banten pada masa kolonial, khususnya kaum petani, memiliki motivasi tak sadar dan kewaspadaan praktis, namun kesadaran diskursif untuk melakukan perlawanan justru datang dari kelompok Jawara sebagai “social transformers”. Jawara Banten adalah contoh agen yang mampu mempengaruhi bahkan mendobrak struktur yang demikian kuat dan terlembagakan pada masa Orde Baru.
Di masa pasca Orde Baru, desentralisasi menjadi momentum bagi Jawara untuk bertransformasi dan “menggantikan” Orde Baru. Jawara kemudian mengembangkan resources berupa dominasi otoritatif (dalam tatanan dan institusi politik) dan dominasi alokatif (dalam tatanan dan institusi ekonomi). Dominasi otoritatif dilakukannya dengan menguasai pemerintahan lokal melalui perebutan dan pertahanan kekuasaan oleh klan. Dominasi alokatif dilakukan dengan penguasaan terhadap proyek pembangunan pemerintah. Jawara sebagai struktur, bersifat constraining atau menghambat terjadinya dialektika kontrol agen. Karena itulah mungkin jarang kita dengar perlawanan masif masyarakat Banten atas kekuatan hegemoni klan Jawara dalam pemerintahan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hamid, Makalah tentang Banten, dipresentasikan dalam konferensi di EHESS Marseille, 8-9 November 2011, tidak dipublikasikan.

Ato’ullah. Jawara Dalam Perubahan Sosial Di Masyarakat Banten. http://arozielerroy.wordpress.com/kajian/ diakses tanggal 09 April 2012

Bourdieu, Pierre. 1987. Choses Distes Uraian Dan Pemikiran. Kreasi Warna Yogyakarta

George Moyser & Margaret Wagstaffe, “The Threatened Elit: Leaders in an Urban Community” dalam Research Method’s for Elite Studies, London: Allen & Unwin, 1987.

Hidayat, Syarif. 2007. Shadow State ?.. Bisnis dan Politik di Provinsi Banten dalam Politik Lokal di Indonesia, editor Henk Schulte Nordholt. Jakarta: KITLV

Jenkins, Richard. 1992. Membaca Pikirian Pierre Bourdieu. Kreasi Warna Yogyakarta

Miriam Budiardjo. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia

Natawidjaja, Gusman. 2009. Menapaki Jejak Sang Jawara: Entitas “Subculture Of Violence Masyarakat Banten Dan Jawa Bagian Barat http://silatindonesia.com/2009/03/menapaki jejak-sang-jawara-entitas-%E2%80%9Csubculture-of-violence%E2%80%9D-masyarakat banten-dan-jawa bagian-barat/ diakses tanggal 09 April 2012

Suzanne Keller. 1995.Penguasa dan Kelompok Elit: Peranan Elit Penentu dalam Masyarakat Modern, Jakarta: PT. RadjaGrafindo Persada,

Yanwar Pribadi, “Jawara dan Beragam Pemberontakan di Banten (2)”, Etnohistori Edisi Jago, Preman dan Negara, Juni-Juli 2011.

Zal. Dalam ke Banten jangan lupa pakaian hitam (Kompas, 4-7-2003)

2 thoughts on “DIMENSI DIMENSI KEKUASAAN “JAWARA” BANTEN

  1. Dear iskandardian2790.wordpress.com

    Pagi,

    Kami dari Humas Merdeka.com bermaksud menawarkan content yang sesuai dengan tipikal blog Anda yang bisa digunakan secara gratis. Content ini sangat mudah aplikasinya dan sangat membantu Anda dalam Reblogging.
    Jika Anda berminat, silahkan kunjungi http://content.merdeka.com/ dan dapatkan contentnya.

    Terima kasih atensinya, kami menunggu kabar baik dari Anda.

    Salam,

    Humas Merdeka.com
    Eka Retnaning A

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s