FUNGSI PARTAI POLITIK PADA ERA REFORMASI

FUNGSI PARTAI POLITIK PADA ERA REFORMASI?

oleh

Dian Iskandar

 

  1. A.    PENDAHULUAN

Runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998 dapat dikatakan menjadi sebuah jalan terang karena meruntuhkan tembok besar yang mengekang dan mengintervensi warga negaranya. Hadirnya reformasi ini memberikan suatu harapan kehidupan berbangsa dan bernegara akan menjadi demokratis, adanya jaminan hak-hak warga negara seperti berserikat dan menyatakan pendapat serta munculnya tatanan baru dalam masyarakat. Kondisi yang terjadi di Indonesia kemudian adalah “menjamurnya” berbagai partai politik dengan berbagai basis ideologi yang berbeda. Hal ini merupakan  konsekuensi dari adanya jaminan akan kebebasan dan hak berpolitik serta demokrasi yang dijanjikan oleh reformasi.

Diawal masa Reformasi ini, euphoria kebebasan politik telah memberi celah munculnya kekuatan-kekuatan politik baru yang selama masa Orde Baru tidak dimungkinkan terjadi. Pembatasan jumlah partai politik di era Orde Baru telah berubah menjadi era multipartai pada Pemilu 1999 dan pemilu-pemilu selanjutnya. Dapat dilihat pada Pemilu tahun 1999 adanya 141 partai politik yang terdaftar di departemen kehakiman, namun yang ikut dalam pemilu saat itu hanya 48 partai politik saja setelah dilakukannya verifikasi[1]. Pada pemilu 2004 diikuti oleh 24 partai politik dan pemilu 2009 diikuti oleh 38 partai politik dan 6 partai local di Aceh[2].  Sebenarnya semangat ini pernah muncul diawal kemerdekaan sebagai buah dari revolusi panjang sebuah negara dalam melawan penindasan kolonial. Euphoria kebebasan politik waktu itu sangat tergambarkan oleh muncul banyak sekali partai politik dengan segala aliran yang menjadi basis dari ideologinya. Namun bedanya dengan Partai politik tahun 50an atau partai politik generasi kedua itu adalah tidak adanya ideology yang jelas pada partai politik genarasi keempat ini [3].

Partai politik adalah salah satu komponen yang penting didalam dinamika perpolitikan sebuah bangsa. R.H Soltau[4] berpendapat bahwa partai politik adalah sekelompok warga Negara yang sedikit banyak terorganisir,  yang bertindak sebagai suatu kesatuan  politik dan yang – dengan memanfaatkan kekuasaannya ntuk memilih- bertujuan menguasai pemerintahan  dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka (A group of citizens more or less  organized, who act as a political unit and who, by the use of their voting power, aim to control  the government and carry out ther general policies). Partai politik merupakan salah satu wahana penting yang menghubungkan warga negara dan negaranya. Namun dalam kasus Indonesia terutama pasca Orde Baru, image partai politik itu sudah buruk dimata masyarakat, bahkan timbulnya pandangan kritis dan bahkan dapat dikatakan skeptis kepada partai politik, diantaranya ada yang berpendapat bahwa partai politik hanya kendaraan untuk mengantarkan orang (baca: politisi) untuk mendapatkan posisi (baca: kekuasaan) dan tidak mampu mengaspirasikan tuntutan masyarakat yang mendukungnya dan dapat dikatakan tidak punya profesionalitas.[5] Partai politik hanya lah berfungsi sebagai alat bagi segelintir orang yang kebetulan beruntung yang berhasil memenangkan suara rakyat yang mudah dikelabui, untuk memaksakan berlakunya kebijakan-kebijakan publik tertentu ‘at the expense of the general will’ (Rousseau, 1762) atau kepentingan umum (Perot, 1992)[6].

Selain hal itu, kondisi saat ini sangat “berantakan”, partai politik disibukan dengan persaingan internal maupun konflik internal bahkan skandal korupsi oleh para penurusnya yang mengakibatkan parpol menjadi “rusak”. Dilain pihak adanya intrik-intrik politik antar partai politik yang mengarah pada upaya demorralisasi yang dipertunjukan di hadapan public. Partai politik era reformasi  ini tidak mempunyai basis ideologi yang jelas dan partai tidak melakukan kompetisi jika pemilu tidak ada[7]. Makalah ini akan difokuskan pada fungsi partai politik, dan yang menjadi permasalahan yaitu bagaimana fungsi partai politik di Indonesia masa kini?

 

  1. B.     FUNGSI  PARTAI POLITIK DALAM RANAH TEORITIS

Secara umum, adanya tujuh Fungsi partai politik yang dirumuskan oleh  Ramlan Surbakti yaitu[8]: Pertama, Sosialisasi politik. Sosialisasi politik ialah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat, melalui proses sosialisasi politik inilah masyarakat mengetahuinya arti pentingnya politik beserta instumen-instumennya. Sosialisasi politik kemudian menghasilkan budaya politik politik dalam bentuk perilaku politik yang tidak destruktif, mengutamakan konsensus disbanding menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan konflik, mempunyai pertimbangan yang rasional dalam menentukan pilihan atau membuat keputusan yang kemudian perilaku seperti akan menjadi modal untuk pelaksanaan demokrasi (kedewasaan demokrasi).

Kedua, Rekrutmen politik. Rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya. Dari partai politiklah diharapkan ada proses kaderisasi pemimpin-pemimpin ataupun individu-individu yang mempunyai kemampuan untuk menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan jabatan yang mereka pegang. Dalam alam demokrasi walaupun individu disini diberikan kesempatan sama untuk mencapai derajat tertentu, untuk mendapatkan suatu hal tetapi ada aturan bagaimana cara individu tersebut mencapai hal tersebut melalui undang-undang atau peraturan yang ada. Dengan adanya partai politik maka individu-individu tadi akan lebih mudah untuk mendapatkan keinginya di bidang politik, dalam artian walaupun tanpa partai politikpun bisa mendapatkannya tetapi tentunya akan lebih sulit.

Ketiga, Partisipasi politik. Partai politik dengan fungsi komunikasi dan sosialisasi politiknya akan membawa kepada pencerahan yang rasional kepada masyarakat untuk kegiatan politik. Dengan fungsi tersebut kemudian diharapkan akan memunculkan kesadaran masyarakat terkait nasibnya di masa yang akan datang. Nasib mereka dimasa yang akan datang tersebut akan sangat bergantung pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, presiden, gubernur atau walikota dan bupati, apakah itu dewan perwakilan rakyat pusat atau dewan perwakilan daerah. Dari pihak-pihak tersebutlah kebijakan yang ditujukan untuk mengalokasikan nilai-nilai (ekonomi, pendidikan, kesehatan dan yang lain) akan dibuat dan diperuntukan kepada masyarakat luas. Partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpinan pemerintah.

Keempat, Pemandu kepentingan. Dalam masyarakat terdapat sejumlah kepentingan yang berbeda bahkan acap kali bertentangan, seperti antara kehendak mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dan kehendak untuk mendapatkan barang dan jasa dengan harga murah tetapi bermutu; antara kehendak untuk mencapai efisiensi dan penerapan teknologi yang canggih, tetapi memerlukan tenaga kerja yang sedikit, dan kehendak untuk mendapat dan mempertahankan pekerjaan,  antara kehendak untuk mendapatkan dan mempertahankan pendidikan tinggi yang bermutu tinggi, tetapi dengan kegiatan menampung, menganalisis dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan menjadi berbagai alternatif kebijakan umum, kemudian diperjuangkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Itulah yang dimaksud dengan fungsi pemandu kepentingan.

Kelima, Komunikasi politik. Komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintahan kepada masyarakat dan dari masyarakat ke pemerintah. Informasi merupakan hal yang sangat penting ketika kita berbicara organisasi modern, karena organisasi (Pemerintah) tersebut akan dapat mempertahan kekuasaan ketika mengerti apa saja yang menjadi kebutuhan dari masyarakatnya. Banyak rezim di dunia ini yang tidak dapat mempertahankan kekekuasaannya yang dikarenakan mereka tidak mengerti apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sehingga dari situ muncul ketidak puasan masyarakat kepada penguasanya yang kemudian berujung pada proses penggantian penguasa baik itu dengan cara yang diatur secara konstitusi ataupun dengan kudeta. Disisi lain informasi juga dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengetahui sejauh mana pemerintah dalam menjalankan fungsinya, dengan cara seperti apa dan bagaimana capaian yang dikehendaki. Partai politik ini berada diantara pemerintah dan masyarakat, sehingga sangat strategis posisinya dalam hubungan ini. Dalam hubunga ini tentunya akan sangat tergantung di pihak mana partai politik berada, apakah di pihak pemerintah ataukah oposisi, tentunya hal ini akan mempengaruhi isi dari pemberian informasi yang diberikan kepada masyarakat terkait dengan sudut pandang atau nilai-nilai yang diperjuangkan.

Keenam, Pengendalian konflik. Berbicara konflik ini kemudian akan berkaitan dengan kepentingan, konflik ini muncul karena ada kepentingan-kepentingan yang berbeda saling bertemu. Kepentingan disini adalah kepentingan dari orang, kelompok, atau golongan-golongan yang ada dalam masyarakat. Mengingat di dalam masyarakat Indonesia khususnya, dimana dengan berbagai macam keberagaman yang ada baik itu golongan, agama, etnis ataupun yang bersifat sektoral. Tentunya akan banyak sekali kepentingan yang akan saling berbenturan, hal ini tentunya akan membawa dampak yang luar biasa ketika dibiarkan begitu saja. Memang konflik dalam masyarakat itu tidak bisa dihilangkan tetapi yang harus dilakukan adalah bagaimana memanajemen konflik tersebut supaya konflik tersebut sifatnya tidak merusak hubunga antar golongan tadi dengan cara-cara kekerasan. Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan kedalam musyarawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik.

Ketujuh, Kontrol politik. Kontrol politik ialah kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintahan. Produk dari pemerintahan ada suatu kebijakan, kebijakan-kebijakan ini yang kemudian akan menyangkut kepentingan masyarakat secara umum. Baik buruknya kebijakan tentunya sangat bisa diperdebatkan mengingat kebijakan pemerintah tidak akan pernah mungkin bisa memberikan kepuasan kepada semua orang. Permasalahan yang muncul adalah kepada siapa kebijakan itu akan memberi keuntungan. Pada titik inilah kemudian kontrol partai politik memainkan fungsinya untuk menyikapi suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait kelemahan yang ada dan kemana alokasi nilai-nilai dari kebijakan itu akan diberikan. Ketika suatu kebijakan telah dibuat dan dimplementasikanpun perang partai politik masih diperlukan untuk mengawal kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan awal yaitu untuk apa kebijakan itu dibuat. Ketika kebijakan itu sudah menjadi keputusan tidak serta merta dapat menyelesaikan permasalahan seperti yang telah direncanakan. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya kebijakan tersebut dalam menyelesaikan masalah. Faktor pelaksana kebijakan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh, karena dibanyak kasus banyak kebijakan itu gagal atau kurang berhasil yang diakibatkan oleh pelaku atau oknum yang mengejar kepentingan pribadinya.

 

  1. C.    TUJUAN DAN FUNGSI PARPOL DALAM UNDANG-UNDANG PARTAI POLITIK

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945[9]. Dalam undang-undang ini partai politik memiliki tujuh tujuan[10] yaitu: Pertama, mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. keempat, mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima, meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. Keenam, memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan ketujuh, membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Partai Politik berfungsi[11] sebagai Sarana (1) Pendidikan Politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, (2) Penciptaan Iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat, (3) Penyerap, penghimpun, dan penyalur Aspirasi Politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, (4) Partisipasi Politik warga negara Indonesia, dan (5) Rekrutmen Politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

 

  1. D.    FUNGSI PARTAI POLITIK PADA ERA REFORMASI?

Ketika para elit partai belakangan ini “heboh” dengan melakukan ekspansi ke berbagai institusi negara, mereka melupakan hal penting yang berkaitan dengan fungsi-fungsi partai yang mengakibatkan melemahnya fungsi partai. Dimulai dari fungsi rekrutmen, saat ini banyak partai politik melakukan cara instan dalam menentukan kader yang akan diusung dalam pemilu padahal itu akan merusak proses kaderisasi internal. Dan ini dapat merusak citra partai politik sebagai mesin yang menghasilkan calon pemimpin. Saat pemilu 2009 tidak sedikit orang-orang popular dan ber-uang yang bukan lahir dari kaderisasi partai politik yang memenuhi daftar  caleg, sementara itu kader-kader partai yang mengikuti proses secara serius  dalam kerja-kerja politik dalam partai malah “tertimbun”. Ini terjadi karena tujuan yang ada hanya untuk memenangkan posisi (baca:kekuasaan) maka bukan menjadi hal yang aneh jika kinerja dewan legislative yang terhormat semakin menurun. Beberapa partai politik bahkan ada yang menjaring calegnya melalui iklan penjaringan di media cetak nasional. Hal ini menunjukan ketidaksiapan organisasi partai politik untuk menghasilkan kader-kader  melalui proses kaderisasi internal. Kasus-kasus ini ditemukan terutama pada partai politik baru yang didirikan hanya sekedar memenuhi kuota komposisi caleg[12]

Fungsi berikutnya komunikasi politik dan pemandu kepentingan, dapat dikatakan fungsi ini sebagai intermediary karena menghubungkan rakyat ke pemerintah dan pemerintah ke masyarakat. Partai bertugas menyalurkan berbagai macam aspirasi rakyat dan melakukan penggabungan aspirasi atau kepentingan yang sejenis kemudian merumuskan kepentingan  (interest articulation) setelah itu menjadikannya sebagai usulan kebijakan kepada pemerintah  agar dapat dijadikan kebijakan public. Disisi lain partai politik juga menyebarluaskan rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah kepada rakyat. Namun yang terjadi bukan lah seperti itu, partai politik sebagai representasi rakyat tidak menyuarakan kepentingan rakyat malah mendahulukan kepentingan partai politik dan oligarkinya sehingga kebijakan- kebijakan yang dikeluarkan tidak mengena pada kepentingan rakyat. Hal seperti ini menjadikan citra partai politik buruk dimata rakyat.  Partai politik aharus dijadikan dan menjadi sarana perjuangan rakyat dalam turut menentukan bekerjanya sistem pemerintahan sesuai aspirasi mereka. Karena itu, elit partai hendaklah berfungsi sebagai pelayan aspirasi dan kepentingan bagi konstituennya.

Selanjutnya fungsi pengendali konflik, seperti sudah disampaikan sebelumnya, nilai-nilai (values) dan kepentingan-kepentingan (interests) yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat sangat beraneka ragam, rumit, dan cenderung saling bersaing dan bertabrakan satu sama lain. Jika partai politiknya banyak, berbagai kepentingan yang beraneka ragam itu dapat disalurkan melalui polarisasi partai-partai politik yang menawarkan ideologi, program, dan altrernatif kebijakan yang berbeda-beda satu sama lain. Namun yang “aneh”nya konflik bahkan terjadi dalam partai politik itu sendiri, dalam sebuah partai terdapat beberapa kubu seperti partai Golkar dan bahkan dari salah satu kubu berinisiatif mendirikan partai politik. Yang lebih mirisnya pertikaian dalam partai politik tersebut dipertontonkan ketengah khalayak. Bagaimana partai politik akan mampu mengontrol konflik ditengah rakyat Indonesia yang sangat banyak ini jika mereka tidak mampu mengontrol konflik internal mereka.

Fungsi sosialisasi politik sebagai salah satu fungsi partai po­litik ini tentu memiliki “target kongkrit” tertentu. Namun di sisi ini, dalam konteks Indonesia persoalan yang cukup pelik adalah tentang perilaku pemilih yang masih sangat “aneh”. Perilaku pemilih yang masih emosional dan tradi­sional ini tentu akan menghasilkan lembaga-lembaga dan inprastruktur politik yang tradisional pula. Sehingga sesungguhnya output dari sosialisasi politik itu harus dapat memperbarui konstruksi perilaku politik masyarakat dalam memilih. Sosialisasi politik yang dilakukan partai politik biasanya hanya pada saat menjelang pemilu saja seharusnya dilakukan secara berkelanjutan agar kekhawatiran akan terbentuknya lembaga politik yang “tradisional” terminimalisir.

Sementara itu, Partai politik yang diharapkan bisa bertindak optimal dalam menjalankan perannya sebagai intermediary, “penghubung” kepentingan “rakyat” terhadap negara hampir tidak efektif lagi. Partai politik telah terjebak pada persoalan mereka sendiri yang bagai lingkaran setan, dan juga mereka (baca: partai politk-partai politik) saling intrik, bahkan saling serang dalam menjerumuskan lawan-lawan politik yang ada di partai politik lain. Selain itu juga  mulai menampakkan tanda-tanda pergeseran fungsinya. Partai yang seharusnya bisa membawa suara rakyat kepada pemerintah berkuasa malahan bergeser fungsi menjadi suatu kendaraan politik untuk menguntungkan diri pribadi atau pun kelompok nya serta oligarkinya. Dengan begitunya partai politik tidak akan mampu mencapai tujuan partai politik seperti yang dituangkan dalam pasal 10 Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

 

  1. E.     KESIMPULAN

Berdasarkan paparan diatas dapat diketahui partai politik merupakan komponen penting dalam sistim politik Indonesia yang mempunya fungsi representasi. Namun dalam konteks Indonesia masa ini partai politik belum mampu secara efektif mengemban fungsi tersebut yang mendorong terciptanya masyarakat yang tidak ber”simpati” pada peran partai politik.

 

DAFTAR PUSTAKA

Budiardjo, Miriam. 1983. Dasar-Dasar Ilmu politik. Jakarta: Gramedia.

Firmanzah. 2010. Persaingan , Legistimasi Kekuasaan, Dan Marketing Politik : Pembelajaran  Politik 2009, Jakarta: Obor Indonesia

Hidajat, Imam. 2009. Teori-Teori Politik., Malang: Setara Perss.

Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo.

Dinamika Partai Politik dan Demokrasi oleh Jimly Asshiddiqie

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

http://www.kpu.go.id

http://www.Lampung-news.com

 

 


[1] Imam Hidajat,  Teori-Teori Politik , Setara Perss, Malang , 2009, hal 160-168

[2] Untuk lebih jelas dapat diakses di http://www.kpu.go.id

[3] Perkuliahan Kajian Politik Indonesia peryemuan ke empat

[4] R.H Soltau dalam dasar-dasar ilmu politik oleh Miriam Budiardjo (Jakarta: gramedia,1983) hal 161

[5] Hasil wawancara singkat yang dilakukan pada tanggal 4 april 2012 dengan beberapa orang  mahasiswa.

[6] Dalam Dinamika Partai Politik dan Demokrasi oleh Jimly Asshiddiqie

[7] Perkuliahan Kajian Politik Indonesia pertemuan ke empat

[8] Ramlan  Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Grasindo, Jakarta, 1992, hal 116

[9] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Pasal 1 ayat 1

[10] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Pasal 10

[11] Ibid., pasal 11

[12] Firmanzah,  Persaingan , Legistimasi Kekuasaan, Dan Marketing Politik : Pembelajaran  Politik 2009, Jakarta, 2010. xxxvii

 

About Iskandardian2790

my name is DIAN, DIAN is KANDAR
Gallery | This entry was posted in KAJIAN POLITIK INDONESIA. Bookmark the permalink.

One Response to FUNGSI PARTAI POLITIK PADA ERA REFORMASI

  1. Pingback: Politic and Country | Erika Widya Rohmatrismaysi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s